Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Pembentukan, Batas Wilayah, Dan Ibukota
expand_more
Bab III
Kewenangan Daerah
expand_more
Bab IV
Pemerintahan Daerah
expand_more
Bab V
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab VI
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 45 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Daerah Kota Sorong

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 45 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong, dipandang perlu membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya masing-masing dibentuk menjadi Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong dibentuk menjadi Kota Sorong;

c.

bahwa pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d.

bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong harus ditetapkan dengan undang-undang.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

4.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b.

Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

c.

Propinsi Irian Jaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat;

d.

Kabupaten Sorong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

content_copy

Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah:

a.

Kabupaten Biak Numfor;

b.

Kabupaten Yapen Waropen;

c.

Kabupaten Nabire;

d.

Kabupaten Paniai; dan

e.

Kabupaten Mimika.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah:

a.

Kabupaten Sorong;

b.

Kabupaten Manokwari;

c.

Kabupaten Fak-Fak; dan

d.

Kota Sorong.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 5

content_copy

Kabupaten Paniai terdiri atas wilayah:

a.

Kecamatan Paniai Timur;

b.

Kecamatan Paniai Barat;

c.

Kecamatan Aradide;

d.

Kecamatan Tigi;

e.

Kecamatan Homeyo;

f.

Kecamatan Sugapa;

g.

Kecamatan Agisiga;

h.

Kecamatan Bibida;

i.

Kecamatan Tigi Timur;

j.

Kecamatan Bogobaida; dan

k.

Kecamatan Biandoga.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

Kabupaten Mimika terdiri atas wilayah:

a.

Kecamatan Mimika Barat;

b.

Kecamatan Mimika Timur;

c.

Kecamatan Mimika Baru; dan

d.

Kecamatan Agimuga.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

Kabupaten Puncak Jaya terdiri atas wilayah:

a.

Kecamatan Mulia;

b.

Kecamatan Ilaga;

c.

Kecamatan Ilu;

d.

Kecamatan Sinak;

e.

Kecamatan Beoga; dan

f.

Kecamatan Fawi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 8

content_copy

Kota Sorong terdiri atas wilayah:

a.

Kecamatan Sorong Barat; dan

b.

Kecamatan Sorong Timur.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

(1)

Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Irian Jaya dikurangi dengan wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(2)

Dengan dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Administratif Paniai dan Kabupaten Administratif Mimika dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah serta Kabupaten Administratif Puncak Jaya dalam wilayah Propinsi Irian Jaya dihapus.

(3)

Dengan dibentuknya Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Sorong dikurangi dengan Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 10

content_copy

Dengan dibentuknya Kota Sorong, Kota Administratif Sorong dalam Kabupaten Sorong dihapus.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 12

content_copy

(1)

Propinsi Irian Jaya Tengah mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Samudra Pasifik;

b.

sebelah timur dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya Timur;

c.

sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan

d.

sebelah barat dengan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya Barat.

(2)

Propinsi Irian Jaya Barat mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Samudra Pasifik;

b.

sebelah timur dengan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Tengah dan Teluk Cendrawasih;

c.

sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan

d.

sebelah barat dengan Laut Seram dan Laut Halmahera.

(3)

Kota Sorong mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Kecamatan Makbon dan Selat Dampir;

b.

sebelah timur dengan Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong;

c.

sebelah selatan dengan Kecamatan Aimas dan Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong; dan

d.

sebelah barat dengan Selat Dampir.

(4)

Kabupaten Paniai mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Yapen Waropen;

b.

sebelah timur dengan Propinsi Irian Jaya Timur;

c.

sebelah selatan dengan Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika; dan

d.

sebelah barat dengan Kecamatan Napan, Kecamatan Mapia, dan Kecamatan Kamu, Kabupaten Nabire.

(5)

Kabupaten Mimika mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Kecamatan Uwapa, Kecamatan Mapia, dan Kecamatan Kamu, Kabupaten Nabire, Kecamatan Tigi, Kecamatan Tigi Timur dan Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai serta Kecamatan Ilaga dan Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Irian Jaya Timur;

b.

sebelah timur dengan Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya Timur;

c.

sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan

d.

sebelah barat dengan Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya Barat.

(6)

Kabupaten Puncak Jaya mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Kecamatan Memberamo Tengah dan Kecamatan Memberamo Hulu, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya Timur serta Kabupaten Yapen Waropen, Propinsi Irian Jaya Tengah;

b.

sebelah timur dengan Kecamatan Karubaga dan Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Irian Jaya Timur;

c.

sebelah selatan dengan Kecamatan Mimika Baru dan Kecamatan Agimuga, Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Tengah; dan

d.

sebelah barat dengan Kecamatan Sugapa dan Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Propinsi Irian Jaya Tengah.

(7)

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang undang ini.

(8)

Penentuan batas wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

(1)

Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Pemerintah Propinsi Irian Jaya Barat, Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, dan Pemerintah Kota Sorong wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

(1)

Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah berkedudukan di Timika.

(2)

Ibukota Propinsi Irian Jaya Barat berkedudukan di Manokwari.

(3)

Ibukota Kabupaten Paniai berkedudukan di Enarotali.

(4)

Ibukota Kabupaten Mimika berkedudukan di Timika.

(5)

Ibukota Kabupaten Puncak Jaya berkedudukan di Mulia.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 15

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.

(3)

Kewenangan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Irian Jaya Barat dan Gubernur Irian Jaya Tengah selaku wakil Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

(1)

Pada saat terbentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 17

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dengan terbentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

(1)

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi masing masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dipilih dan disahkan seorang Bupati/Walikota dan seorang Wakil Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 19

content_copy

(1)

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Sekretariat Propinsi, dinas-dinas Propinsi, dan lembaga teknis Propinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Kabupaten/Kota, dinas-dinas Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong terdiri atas:

a.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Daerah masing-masing; dan

b.

anggota ABRI yang diangkat.

(3)

Jumlah dan tata cara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur disesuaikan dengan jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya Timur setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat.

(5)

Dengan terbentuknya Kota Sorong jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sorong setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kota Sorong.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 21

content_copy

(1)

Pada saat terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Penjabat Gubernur Irian Jaya Tengah dan Penjabat Gubernur Irian Jaya Barat, untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.

(2)

Pada saat terbentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, Penjabat Bupati Kabupaten Paniai, Penjabat Bupati Kabupaten Mimika, Penjabat Bupati Kabupaten Puncak Jaya, dan Penjabat Walikota Sorong untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Irian Jaya Timur.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

(1)

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Gubernur Irian Jaya Timur dan Bupati Sorong sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

a.

pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

b.

tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur dan Pemerintah Kabupaten Sorong, yang berada dalam Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

c.

Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten Sorong yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

d.

utang piutang Propinsi Irian Jaya Timur yang kegunaannya untuk Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya serta utang piutang Kabupaten Sorong yang kegunaannya untuk Kota Sorong; dan

e.

perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

(2)

Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

(1)

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

(2)

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur, berdasarkan pembagian hasil pendapatan yang diperoleh dari Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat.

(3)

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan masing masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

(4)

Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

(5)

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 24

content_copy

Pembiayaan akibat perubahan nama Propinsi Irian Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 25

content_copy

(1)

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Irian Jaya Timur tetap berlaku bagi Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

(2)

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Sorong tetap berlaku bagi Kota Sorong sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

(1)

Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ibukota sementara ditetapkan di Sorong.

(2)

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun, Ibukota Propinsi Irian Jaya Barat yang definitif telah difungsikan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

content_copy

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 29

content_copy

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 173

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1999

TANGGAL 4 OKTOBER 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

UMUM

Propinsi Irian Jaya mempunyai wilayah seluas, yaitu 404.669 km persegi dengan geografis yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit dalam perkembangannya walaupun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan masih diperlukan peningkatan. Propinsi Irian Jaya juga memiliki makna yang khas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna khas tersebut juga terdapat di dalam aspek dinamika budaya, struktur pranata adat istiadat, potensi wilayah, dan struktur sosial kemasyarakatan, serta tantangan dan kendala yang dihadapi beserta lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Perkembangan Propinsi Irian Jaya tersebut di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,41 % pertahun. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya berjumlah 1.436.439 jiwa dan pada 1998 meningkat menjadi 2.225.102 jiwa. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya. Propinsi Irian Jaya memiliki sumber daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, serta memiliki prospek yang cukup baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, karena memiliki letak yang sangat strategis yaitu merupakan pintu gerbang kearah lingkar Pasifik. Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya dan Kota Administratif Sorong dalam perkembangannya juga telah menunjukkan kemajuan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan penyesuaian struktur pemerintahan agar dapat mengimbangi beban tugas dan volume kegiatan yang terus meningkat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1982, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya tanggal 10 Juli 1999, Nomor 10/DPRD/1999 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Terhadap Pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dan sesuai aspirasi masyarakat, sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Irian Jaya, maka Propinsi Irian Jaya perlu dimekarkan menjadi tiga Propinsi, yaitu dengan membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, dan Kabupaten Administrasi Puncak Jaya perlu dibentuk menjadi Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong dibentuk menjadi Kota Sorong. Propinsi Irian Jaya Tengah sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Propinsi Irian Jaya yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika, sedangkan Propinsi Irian Jaya Barat juga merupakan wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fak-Fak. Untuk meningkatkan dan memperkuat peranan putra daerah asli Irian Jaya dalam formasi kepegawaian dan jabatan negeri, diberikan prioritas kepada putra daerah tersebut sedemikian rupa dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini bukan berarti bahwa putra daerah Irian Jaya lainnya yang telah memiliki ikatan sejarah perjuangan dan pengabdian dalam membangun Irian Jaya khususnya dan putra Indonesia pada umumnya diabaikan. Di samping itu, hak adat dalam komunitas budaya suku-suku asli Irian Jaya, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi dan dijamin pengembangan serta pemberdayaannya secara dinamis dan selaras dengan perkembangan zaman. Dalam rangka pengembangan wilayah dan melihat potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang terutama untuk sarana dan prasarana, serta untuk kesatuan perencanaan, dan pembinaan wilayah, maka Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong harus benar-benar dioptimalkan dan ditata serta dikonsolidasikan mengenai jaringan sarana dan prasarana dalam satu sistim kesatuan pengembangan yang terpadu dengan Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten serta Kota yang ada di Propinsi Irian Jaya Timur, Propinsi Irian Jaya Tengah, dan Propinsi Irian Jaya Barat. Propinsi Irian Jaya yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom.

Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat setelah dibentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat dirubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Merauke. Selanjutnya dengan dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 dan Kabupaten Mimika yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, serta Kota Administratif Sorong yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 dihapus.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait