Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Pembentukan, Batas Wilayah, Dan Ibukota
expand_more
Bab III
Kewenangan Daerah
expand_more
Bab IV
Pemerintahan Daerah
expand_more
Bab V
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab VI
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 46 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 46 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Maluku pada umumnya, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Maluku, dipandang perlu membentuk Propinsi Maluku Utara sebagai pemekaran dari Propinsi Maluku, Kabupaten Buru sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara;

c.

bahwa pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d.

bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus ditetapkan dengan undang-undang.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);

4.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

5.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);

6.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

7.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

8.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b.

Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

c.

Propinsi Maluku adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai undang-undang;

d.

Kabupaten Maluku Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang;

e.

Kabupaten Halmahera Tengah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;

f.

Kota Ternate adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

content_copy

Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Maluku Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam wilayah Propinsi Maluku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Propinsi Maluku Utara berasal dari sebagian wilayah Propinsi Maluku yang terdiri atas wilayah:

a.

Kabupaten Maluku Utara;

b.

Kabupaten Halmahera Tengah; dan

c.

Kota Ternate.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah:

a.

Kecamatan Buru Utara Timur;

b.

Kecamatan Buru Utara Barat; dan

c.

Kecamatan Buru Selatan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 5

content_copy

Kabupaten Maluku Tenggara Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas wilayah:

a.

Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;

b.

Kecamatan Pulau-Pulau Babar;

c.

Kecamatan Pulau-Pulau Leti Moa Lakor;

d.

Kecamatan Tanimbar Utara; dan

e.

Kecamatan Tanimbar Selatan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Dengan dibentuknya Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Maluku dikurangi dengan wilayah Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)

Dengan dibentuknya Kabupaten Buru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3)

Dengan dibentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

(1)

Propinsi Maluku Utara mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Samudera Pasifik;

b.

sebelah timur dengan Laut Halmahera;

c.

sebelah selatan dengan Laut Seram; dan

d.

sebelah barat dengan Laut Maluku.

(2)

Kabupaten Buru mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Laut Seram;

b.

sebelah timur dengan Selat Manipa;

c.

sebelah selatan dengan Laut Banda; dan

d.

sebelah barat dengan Laut Buru.

(3)

Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Laut Banda;

b.

sebelah timur dengan Laut Arafuru;

c.

sebelah selatan dengan Laut Timor dan Samudera Pasifik; dan

d.

sebelah barat dengan Laut Flores.

(4)

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

(5)

Penentuan batas wilayah Propinsi Maluku Utara dengan Propinsi Maluku, Kabupaten Buru dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kabupaten Maluku Tenggara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 8

content_copy

(1)

Dengan dibentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

(1)

Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.

(2)

Ibukota Kabupaten Buru berkedudukan di Namlea.

(3)

Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkedudukan di Saumlaki.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 10

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

(2)

Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propinsi Maluku Utara juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.

(3)

Kewenangan Propinsi Maluku Utara sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Maluku Utara selaku wakil Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 12

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dengan terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

(1)

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Maluku Utara, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten masing masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

(1)

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Propinsi Maluku Utara dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Sekretariat Propinsi, dinas-dinas Propinsi, dan lembaga teknis Propinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(2)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri atas:

a.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Daerah masing-masing; dan

b.

anggota ABRI yang diangkat.

(3)

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku disesuaikan dengan jumlah penduduk Propinsi Maluku setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Propinsi Maluku Utara.

(5)

Dengan terbentuknya Kabupaten Buru, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Buru.

(6)

Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

(1)

Pada saat terbentuknya Propinsi Maluku Utara, Penjabat Gubernur Maluku Utara untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.

(2)

Pada saat terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Penjabat Bupati Buru dan Penjabat Bupati Maluku Tenggara untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Maluku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

(1)

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Gubernur Maluku, Bupati Kabupaten Maluku Tengah, dan Bupati Maluku Tenggara sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

a.

pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

b.

tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku yang berada dalam wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

c.

Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang berkedudukan di Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

d.

utang piutang Propinsi Maluku yang kegunaannya untuk Propinsi Maluku Utara dan utang piutang Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara yang kegunaannya masing-masing untuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan

e.

perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(2)

Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

(1)

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(2)

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan masing masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(3)

Pemerintah Propinsi Maluku wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

(4)

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat Pembentukan Propinsi Maluku Utara selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 19

content_copy

(1)

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Maluku tetap berlaku bagi Propinsi Maluku Utara, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

(2)

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Maluku Tengah tetap berlaku bagi Kabupaten Buru, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

(3)

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Maluku Tenggara tetap berlaku bagi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

(1)

Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ibukota sementara ditetapkan di Ternate.

(2)

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

content_copy

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 174

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 1999

TANGGAL 4 OKTOBER 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

UMUM

Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah dan luas wilayah serta kebutuhan pada masa mendatang. Propinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dan mempunyai luas wilayah daratan 77.870,56 km persegi dengan sarana serta prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di bagian utara, tengah, dan selatan. Wilayah Propinsi Maluku bagian utara meliputi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate; Kabupaten Maluku Tengah bagian barat, khususnya Buru, terdiri atas Kecamatan Buru Utara Timur, Kecamatan Buru Selatan, dan Kecamatan Buru Utara Barat; Kabupaten Maluku Tenggara barat daya meliputi Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Pulau-Pulau Leti Moa Lakor, Kecamatan Tanimbar Utara, dan Kecamatan Tanimbar Selatan yang wilayah tersebut relatif luas dan dihadapkan pada terbatasnya sarana serta prasarana transportasi dan komunikasi. Secara geografis Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai kedudukan yang sangat strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta berbatasan dengan Samudra Pasifik. Perkembangan Propinsi Maluku pada umumnya serta Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara pada khususnya telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi Daerah yang diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang sejak tahun 1957 dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara tanggal 23 November 1998 Nomor 188.4/26/DPRD/MU/1998 tentang Dukungan dan Persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara terhadap usul Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Maluku tanggal 18 Desember 1998 Nomor 06 Tahun 1998 tentang Dukungan Rencana Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Utara, Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Maluku Tengah tanggal 3 September 1998 Nomor 10/KPTS/DPRD/1998 tentang Dukungan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah terhadap Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Buru, Keputusan DPRD Tingkat II Maluku Tenggara tanggal 27 Januari 1998 Nomor 02/DPRD-II.MT/1998 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara, dan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Maluku tanggal 12 Maret 1997 Nomor 01 Tahun 1997 tentang dukungan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Maluku terhadap Pemekaran wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, maka Propinsi Maluku perlu ditata menjadi dua Propinsi dengan membentuk Propinsi Maluku Utara yang wilayahnya meliputi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate, membentuk Kabupaten Buru sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah, dan membentuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, wilayah Propinsi Maluku berkurang seluas wilayah Propinsi Maluku Utara; dengan terbentuknya Kabupaten Buru, wilayah Kabupaten Maluku Tengah berkurang seluas wilayah Kabupaten Buru; dan dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara berkurang seluas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait