Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Pembentukan, Batas Wilayah, Dan Ibukota
expand_more
Bab III
Kewenangan Daerah
expand_more
Bab IV
Pemerintahan Daerah
expand_more
Bab V
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab VI
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 55 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Pontianak, dipandang perlu membentuk Kabupaten Landak sebagai pemekaran Kabupaten Pontianak;

c.

bahwa pembentukan Kabupaten Landak akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d.

bahwa sesuai butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Landak harus ditetapkan dengan undang-undang.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

4.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

5.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b.

Kabupaten Pontianak adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang;

c.

Propinsi Kalimantan Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

content_copy

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Landak dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Kabupaten Landak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak yang terdiri atas wilayah:

a.

Kecamatan Air Besar;

b.

Kecamatan Kuala Behe;

c.

Kecamatan Ngabang;

d.

Kecamatan Meranti;

e.

Kecamatan Menyuke;

f.

Kecamatan Sengah Temila;

g.

Kecamatan Sebangki;

h.

Kecamatan Mempawah Hulu;

i.

Kecamatan Menjalin; dan

j.

Kecamatan Mandor.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Dengan dibentuknya Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pontianak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 5

content_copy

(1)

Kabupaten Landak mempunyai batas wilayah:

a.

sebelah utara dengan Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Samalantan, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggauledo, Kecamatan Seluas, dan Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

b.

sebelah timur dengan Kecamatan Beduwai, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Tayan Hulu, dan Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau;

c.

sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor dan Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak; dan

d.

sebelah barat dengan Kecamatan Toho, Kecamatan Sungai Pinyuh, dan Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak.

(2)

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(3)

Penentuan batas Kabupaten Landak secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Dengan dibentuknya Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Landak, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

Ibukota Kabupaten Landak berkedudukan di Ngabang.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

content_copy

Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 10

content_copy

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Landak, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Landak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Landak dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat lambatnya satu tahun sejak peresmiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak terdiri atas:

a.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Landak; dan

b.

anggota ABRI yang diangkat.

(3)

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pontianak setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Landak.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

Pada saat terbentuknya Kabupaten Landak, Penjabat Bupati Landak untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Kalimantan Barat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

(1)

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Landak, Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Pontianak sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

a.

pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;

b.

tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang berada dalam wilayah Kabupaten Landak;

c.

Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang tempat kedudukannya terletak di Kabupaten Landak;

d.

utang piutang Kabupaten Pontianak yang kegunaannya untuk Kabupaten Landak; dan

e.

perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Landak.

(2)

Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Landak.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 15

content_copy

(1)

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.

(2)

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Landak, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Landak.

(3)

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Pontianak tetap berlaku bagi Kabupaten Landak, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

content_copy

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 19

content_copy

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 4 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 183

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya, Kabupaten Pontianak pada khususnya meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang. Propinsi Kalimantan Barat mempunyai luas wilayah 146.807 km persegi dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di Kabupaten Pontianak bagian selatan. Kabupaten Pontianak mempunyai luas wilayah 18.171,20 km persegi. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak wilayah Ngabang yang wilayahnya meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Ngabang, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Menyuke, Kecamatan Sengah Temila, dan Kecamatan Meranti. Dalam rangka pembentukan Kabupaten Landak, wilayah tersebut ditambah dengan Kecamatan Sebangki, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Mandor, dan Kecamatan Mempawah Hulu.

Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai kedudukan yang sangat strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam perkembangannya wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada, antara lain, di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, perindustrian, peternakan, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1992 wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut penduduknya berjumlah 361.806 jiwa dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 384.030 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,5 persen per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang mulai berkembang sejak tahun 1957 dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak tanggal 30 Maret 1999 Nomor 03 Tahun 1999 tentang Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Daerah Kabupaten Pontianak dan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 1 April 1999 Nomor 5 Tahun 1999 tentang Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Landak, serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, Kabupaten Pontianak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, ditata menjadi dua Kabupaten dengan membentuk Kabupaten Landak dengan luas 9.909,10 km persegi yang wilayahnya meliputi sepuluh kecamatan, yaitu Kecamatan Menyuke, Kecamatan Meranti, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Ngabang, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Mandor, dan Kecamatan Mempawah Hulu. Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, wilayah Kabupaten Pontianak berkurang seluas wilayah Kabupaten Landak. Wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak wilayah Ngabang dihapus. Penghapusan wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak wilayah Ngabang tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait