Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Pembentukan Dan Pembinaan
expand_more
Bab III
Penugasan
expand_more
Bab IV
Hak Dan Kewajiban
expand_more
Bab V
Ketentuan Pidana
expand_more
Bab VI
Pembiayaan
expand_more
Bab VII
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab VIII
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 56 TAHUN 1999

TENTANG

RAKYAT TERLATIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka pertahanan keamanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

b.

bahwa salah satu wujud keikutsertaan warga negara Republik Indonesia dalam usaha pembelaan negara dilaksanakan melalui keanggotaan Rakyat Terlatih;

c.

bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, ketentuan tentang Rakyat Terlatih diatur dengan Undang undang;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rakyat Terlatih.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG RAKYAT TERLATIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

2.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

3.

Wajib Prabakti adalah kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan Rakyat Terlatih.

4.

Wajib Bakti adalah pelaksanaan kewajiban pengabdian anggota Rakyat Terlatih dalam susunan kesatuan Rakyat Terlatih setelah menyelesaikan Wajib Prabakti.

5.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

6.

Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.

7.

Penyelenggara adalah Menteri, Komisi Pengerahan, pelaksana pendidikan dan pelatihan, dan pejabat lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti.

8.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negara.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 2

content_copy

Rakyat Terlatih dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, membantu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pertahanan keamanan negara.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Rakyat Terlatih merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

content_copy

(1)

Presiden menetapkan kebijakan umum pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)

Penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3)

Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 5

content_copy

(1)

Pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti bagi warga negara yang memenuhi persyaratan.

(2)

Untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

warga negara;

b.

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d.

berumur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;

e.

berkelakuan baik;

f.

sehat jasmani dan rohani; dan

g.

tidak dalam keadaan kehilangan haknya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Dalam rangka pembentukan anggota Rakyat Terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pendataan terhadap warga negara.

(2)

Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan pimpinan departemen dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen terkait.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

(1)

Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipanggil secara bergilir untuk melaksanakan Wajib Prabakti.

(2)

Warga negara yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi panggilan tersebut.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 8

content_copy

Pelaksanaan Wajib Prabakti dapat ditangguhkan bagi warga negara yang:

a.

sedang menjalani penahanan;

b.

sedang menjalani pidana penjara atau kurungan;

c.

kesehatannya tidak mengizinkan;

d.

keberadaannya diperlukan masyarakat;

e.

sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan;

f.

sedang menunaikan ibadah haji; atau

g.

sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

(1)

Untuk melaksanakan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Komisi Pengerahan calon peserta Wajib Prabakti.

(2)

Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur instansi atau lembaga terkait.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 10

content_copy

(1)

Wajib Prabakti dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

(2)

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk membentuk anggota Rakyat Terlatih yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

(1)

Peserta Wajib Prabakti yang dinyatakan lulus dilantik menjadi anggota Rakyat Terlatih oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2)

Peserta yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengucapkan Sumpah atau Janji Anggota Rakyat Terlatih menurut agamanya masing-masing.

(3)

Sumpah atau Janji Anggota Rakyat Terlatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa saya akan siap sedia membela dan mempertahankan tanah air, bangsa, dan negara; bahwa saya akan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan; bahwa saya akan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku; bahwa saya akan memegang rahasia negara sekeras-kerasnya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pelaksanaan Sumpah atau Janji Anggota Rakyat Terlatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 12

content_copy

(1)

Anggota Rakyat Terlatih disusun dalam kesatuan Rakyat Terlatih dan dibina di lingkungan permukiman, pendidikan, dan pekerjaan.

(2)

Penyusunan dan pembinaan kesatuan Rakyat Terlatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pembinaan kesatuan Rakyat Terlatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

PENUGASAN

Pasal 13

content_copy

Penugasan Rakyat Terlatih dalam rangka Wajib Bakti merupakan wewenang Presiden yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

Penugasan Rakyat Terlatih yang mengemban fungsi ketertiban umum dan perlindungan rakyat dilaksanakan berdasarkan usul tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 15

content_copy

Penugasan Rakyat Terlatih yang mengemban fungsi keamanan rakyat dilaksanakan berdasarkan usul tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

Penugasan Rakyat Terlatih yang mengemban fungsi perlawanan rakyat dilaksanakan berdasarkan usul tertulis dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

(1)

Penugasan Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui pemanggilan anggota Rakyat Terlatih.

(2)

Anggota Rakyat Terlatih wajib memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)

Pelaksanaan pemanggilan dan pengeluaran perintah untuk Wajib Bakti dilakukan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 19

content_copy

(1)

Penugasan Rakyat Terlatih yang merupakan pelaksanaan Wajib Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan, paling lama 1 (satu) tahun.

(2)

Dalam hal anggota Rakyat Terlatih yang terikat pekerjaan di instansi atau lembaga atau sedang mengikuti pendidikan, pelaksanaan Wajib Bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan, paling lama 6 (enam) bulan.

(3)

Pelaksanaan Wajib Bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara sukarela dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

Penugasan kesatuan Rakyat Terlatih bersifat kewilayahan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 21

content_copy

Penugasan kesatuan Rakyat Terlatih dalam keadaan bahaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

content_copy

(1)

Peserta Wajib Prabakti atau anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti berhak untuk tidak diputuskan hubungan kerjanya dengan instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan bertugas atau bekerja.

(2)

Dalam hal yang melaksanakan Wajib Prabakti atau Wajib Bakti adalah peserta didik, yang bersangkutan berhak untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

Peserta Wajib Prabakti atau anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti masing masing berhak mendapatkan rawatan Wajib Prabakti atau rawatan Wajib Bakti.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 24

content_copy

(1)

Anggota Rakyat Terlatih yang berjasa dalam melaksanakan tugas dan/atau kewajibannya dapat diberi tanda penghargaan.

(2)

Anggota Rakyat Terlatih yang berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi tanda kehormatan selain diberi tanda penghargaan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 25

content_copy

Peserta Wajib Prabakti dan anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti yang gugur, tewas, meninggal dunia, hilang, cacat berat, atau cacat sedang, dianugerahi tanda kehormatan atau diberi tanda penghargaan atau jaminan sosial.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 27

content_copy

(1)

Anggota Rakyat Terlatih yang memenuhi persyaratan dapat diterima atau dikerahkan menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2)

Anggota Rakyat Terlatih yang memenuhi persyaratan dapat diterima di bidang pekerjaan lainnya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

Anggota Rakyat Terlatih yang gugur atau tewas dalam melaksanakan Wajib Bakti berhak dimakamkan dengan upacara militer.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 29

content_copy

Setiap anggota Rakyat Terlatih yang mengalami perubahan data pribadi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada pimpinan kesatuan Rakyat Terlatih yang bersangkutan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 30

content_copy

Anggota Rakyat Terlatih yang sedang melaksanakan tugas perlawanan rakyat selama Wajib Bakti tunduk pada hukum militer.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 31

content_copy

Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan wajib memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja, atau peserta didik untuk mengikuti Wajib Prabakti atau Wajib Bakti dan wajib memberikan hak-haknya.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

content_copy

(1)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan:

a.

setiap orang tanpa alasan yang sah dengan sengaja dan melawan hukum tidak memenuhi panggilan Wajib Prabakti; atau

b.

setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap untuk menjalani Wajib Prabakti.

(2)

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 33

content_copy

(1)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:

a.

setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya atau orang lain ditangguhkan atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan Wajib Prabakti; atau

b.

setiap orang yang dengan suatu pemberian atau janji, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, pemberian kesempatan, atau daya upaya atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan Wajib Prabakti.

(2)

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 34

content_copy

Anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti dalam fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, atau keamanan rakyat yang dengan sengaja dan melawan hukum meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang sah sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 35

content_copy

Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 36

content_copy

Penyelenggara yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan atau membiarkan tidak terlaksananya Wajib Prabakti atau Wajib Bakti ataupun penyelenggaraannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 37

content_copy

Anggota Rakyat Terlatih yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 38

content_copy

Setiap orang yang tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja atau mengakibatkan berhentinya pendidikan bagi yang melaksanakan Wajib Prabakti atau Wajib Bakti dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 39

content_copy

Pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 40

content_copy

Apabila negara dalam keadaan bahaya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, atau Pasal 39, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 41

content_copy

Apabila perbuatan yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara hanya dikenakan terhadap pengurusnya.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 42

content_copy

Pembiayaan penyelenggaraan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

content_copy

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

a.

semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan organisasi yang sudah ada dan sejenis dengan Rakyat Terlatih, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini;

b.

anggota organisasi yang sudah ada dan sejenis dengan Rakyat Terlatih yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sederajat dengan Wajib Prabakti dinyatakan menjadi anggota Rakyat Terlatih.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

content_copy

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 184

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 1999

TENTANG

RAKYAT TERLATIH

I. UMUM

Sejarah bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, membela, dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 membuktikan bahwa bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk negara dan bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara merupakan faktor yang sangat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peranan rakyat tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sebagai jabaran Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara di dalam usaha pembelaan negara telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa pertahanan keamanan negara diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dengan mendayagunakan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan yang terdiri atas Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar, Tentara Nasional Indonesia beserta cadangannya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus, serta sumber daya alam, sumber daya buatan, dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung. Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara dibangun, dipelihara, dan dikembangkan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, serta membantu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tentang Rakyat Terlatih tersebut, sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih melibatkan dan mengerahkan rakyat banyak, oleh sebab itu sebelum menetapkan kebijakan umum, Presiden harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan umum tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri.

Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih diawali dengan kegiatan pendataan warga negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan pimpinan departemen dan/atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen terkait. Terhadap warga negara yang sudah di data, dilakukan kegiatan pengerahan yang meliputi kegiatan pemilahan, pemanggilan, dan penyaringan oleh suatu komisi.

Keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara sebagai anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti, yaitu pendidikan dan pelatihan secara bergilir guna memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bela negara, agar yang bersangkutan mampu melaksanakan fungsinya. Warga negara yang telah selesai melaksanakan Wajib Prabakti dilantik, wajib mengucapkan sumpah/janji, dan disusun dalam kesatuan Rakyat Terlatih di lingkungan permukiman, pendidikan, dan pekerjaan. Wewenang penugasan Rakyat Terlatih berada pada Presiden yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri. Penugasan Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Bakti dan penugasannya didasarkan atas usul yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penugasannya di daerah, pengajuan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk. Dalam Undang-undang ini selain diatur kewajiban anggota Rakyat Terlatih juga diatur hak haknya berupa rawatan Wajib Prabakti dan rawatan Wajib Bakti, penganugerahan tanda kehormatan, dan pemberian penghargaan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara kesejahteraan dan penghargaan negara atas pengabdiannya.

Dalam pemanggilan warga negara untuk melaksanakan Wajib Prabakti dan pemanggilan anggota Rakyat Terlatih untuk melaksanakan Wajib Bakti, tetap dipertimbangkan prinsip prinsip yang menjunjung tinggi penghormatan, penghargaan, dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk menjamin terlaksananya usaha pembelaan negara melalui Rakyat Terlatih, dalam Undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana. Pelaksanaan Undang-undang tentang Rakyat Terlatih ini senantiasa memperhatikan dan mengaitkannya dengan perundang undangan lainnya, antara lain, Undang-undang Prajurit ABRI, Undang-undang Mobilisasi dan Demobilisasi, Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Kepegawaian, dan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait