Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Pembiayaan Ekspor Nasional
expand_more
Bab III
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
expand_more
Bab IV
Organisasi
expand_more
Bab V
Pembinaan Dan Pengawasan
expand_more
Bab VI
Bantuan Hukum
expand_more
Bab VII
Sanksi Administratif
expand_more
Bab VIII
Ketentuan Pidana
expand_more
Bab IX
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab X
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 2 Tahun 2009

Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu rektor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian bangsa;

c.

bahwa untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan Jaya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf. c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan;

1.

Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.

2.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

3.

Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non-bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada Eksportir.

4.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.

5.

Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak. berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan Ekspor.

6.

Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

7.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

8.

Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

9.

Kredit adalah fasilitas pinjaman, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa.

10.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

11.

Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.

12.

Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.

13.

Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar

Pasal 2

content_copy

Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan atas asas:

a.

kepentingan nasional;

b.

kepastian hukum;

c.

keterbukaan;

d.

akuntabilitas;

e.

profesionalisme;

f.

efisiensi berkeadilan; dan

g.

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional untuk:

a.

mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;

b.

mempercepat peningkatan ekspor nasional;

c.

membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan

d.

mendorong pengembangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Bentuk Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 5

content_copy

(1)

Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

a.

Pembiayaan;

b.

Penjaminan, dan/atau

c.

Asuransi.

(2)

Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3)

Pembiayaan Ekspor. Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

(4)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

Bentuk Penjaminan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;

b.

Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa, atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;

c.

Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau

d.

Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 8

content_copy

Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:

a.

Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;

b.

Asuransi atas risiko kegagalan bayar;

c.

Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/ atau d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk itu.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

Pasal 10

content_copy

(1)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI sebagai lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)

LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum menurut Undang-Undang ini.

(3)

LPEI adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan independen.

(4)

LPEI bertanggung jawab kepada Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

(1)

LPEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2)

LPEI dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 12

content_copy

LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

(1)

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPEI mempunyai tugas:

a.

memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;

b.

menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan

c.

membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/ atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

(2)

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melakukan:

a.

bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan

b.

melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

(1)

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang;

a.

menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional;

b.

melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;

c.

melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

d.

melakukan penyertaan modal.

(2)

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 15

content_copy

LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada. Eksportir dalam hal lembaga asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pembeli di luar negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

Dalam melakukan kegiatannya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

(1)

Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

(2)

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan,akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran,

(3)

Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kecukupan 'modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.

(4)

Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Penugasan Khusus

Pasal 18

content_copy

(1)

LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dan Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenal hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Permodalan LPEI

Pasal 19

content_copy

(1)

Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

(2)

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

(3)

Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku.

(4)

Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

(1)

LPEI dapat membentuk cadangan umum dan cadangan tujuan.

(2)

Dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI, kelebihannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk kapitalisasi modal dan 25% (dua puluh lima persen) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(3)

Kapitalisasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 21

content_copy

(1)

Surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk:

a.

cadangan umum;

b.

cadangan tujuan;

c.

jasa produksi dan tantiem; dan

d.

bagian laba Pemerintah.

(2)

Persentase alokasi surplus ditetapkan:

a.

cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus; dan

b.

jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus.

(3)

Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kelima

Sumber dan Penempatan Dana

Pasal 22

content_copy

(1)

Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari:

a.

penerbitan surat berharga;

b.

pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:

1.

pemerintah asing;

2.

lembaga multilateral;

3.

bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;

4.

Pemerintah; dan/atau

c.

Hibah.

(2)

Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan, dari penempatan dana oleh Bank Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

(1)

Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada LPEI sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 24

content_copy

(1)

LPEI dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri.

(2)

Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:

a.

surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;

b.

Sertifikat Bank Indonesia;

c.

surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;

d.

surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;

e.

simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan/atau

f.

simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri.

(3)

Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dan risiko.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organ LPEI

Pasal 25

content_copy

(1)

Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPIE.

(2)

Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri atas:

a.

3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

b.

paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

(3)

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan.

(4)

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(5)

Salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

(6)

Ketua Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur.

(7)

Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas secara penuh waktu dan dilarang merangkap jabatan eksekutif di tempat lain.

(8)

Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

(1)

Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

(2)

Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur.

(3)

Gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 27

content_copy

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

warga negara Indonesia;

b.

mampu melakukan perbuatan hukum;

c.

sehat jasmani dan rohani;

d.

memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;

e.

tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;

f.

tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;

g.

memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan

h.

tidak pernah dinyatakan pailit.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

(1)

Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri apabila:

a.

berhalangan tetap;

b.

masa jabatannya berakhir;

c.

mengundurkan diri;

d.

kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;

e.

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;

f.

melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau

g.

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h.

(2)

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat di instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

(3)

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebelum diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri kepada Menteri.

(4)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(5)

Pemberhentian anggota Dewan Direktur dan pengangkatan anggota yang baru harus dilakukan sehingga jumlah anggota Dewan Direktur paling sedikit 4 (empat) orang.

(6)

Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan, anggota Dewan Direktur penggantinya ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.

(7)

Masa jabatan anggota Dewan Direktur yang diangkat untuk mengantikkan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf b adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Direktur yang digantikannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 29

content_copy

(1)

Kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.

(3)

Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI.

(4)

Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 30

content_copy

(1)

Direktur Eksekutif mewakili LPEI, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

(2)

Kewenangan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 2 (dua) orang Direktur Pelaksana.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 31

content_copy

(1)

Direktur Eksekutif menetapkan sistem kepegawaian, penggajian, penghargaan, program pensiun, dan tunjangan, hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPEI,

(2)

Direktur Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPEI.

(3)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Eksekutif.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang serta Penghapusbukuan Aktiva Tetap

Pasal 32

content_copy

(1)

Kewenangan penghapusbukuan piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur;

b.

piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50,000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan persetujuan menteri; dan

c.

piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri.

(2)

Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutang macet yang walaupun telah dilakukan upaya restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya.

(3)

LPEI wajib. terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang tersebut dihapus tagih.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 33

content_copy

(1)

Dalam hal upaya penagihan atas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, tetapi tetap tidak tertagih dan perkiraan biaya tagih lebih besar dibandingkan dengan hasil tagih, piutang tersebut dapat dihapustagihkan.

(2)

Kewenangan penghapustagihan piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 34

content_copy

(1)

Aktiva tetap yang dapat dihapusbukukan adalah aktiva yang telah habis umur ekonomisnya atau mengalami keusangan karena kemajuan teknologi.

(2)

Kewenangan penghapusbukuan aktiva tetap dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 35

content_copy

Tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) serta tata cara penghapusbukuan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 36

content_copy

Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 37

content_copy

(1)

Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2)

Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.

(3)

Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kelima

Pelaporan dan Akuntabilitas

Pasal 38

content_copy

(1)

LPEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Menteri paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.

(3)

LPEI wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keenam

Pembubaran

Pasal 39

content_copy

LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

content_copy

(1)

Pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI dilakukan oleh Menteri.

(2)

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

BANTUAN HUKUM

Pasal 41

content_copy

LPEI memberikan bantuan hukum kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, pegawai, mantan Dewan Direktur, mantan Direktur Eksekutif, mantan Direktur Pelaksana, dan mantan pegawai atas tuntutan pidana dan/atau gugatan yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau akibat hukum, sepanjang keputusan dan/atau kebijakan' yang diambil dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

content_copy

(1)

Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.

(2)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(3)

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

content_copy

(1)

Pegawai LPEI yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000,000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2)

Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

content_copy

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional sampai dengan beroperasinya LPEI.

b.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk mempersiapkan operasional LPEI dan melakukan sosialisasi.

c.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

content_copy

Untuk pertama kali, anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:

a.

anggota Dewan Direktur yang merupakan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

b.

3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;

c.

3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

d.

paling banyak 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari luar LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan

e.

1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari dalam LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 46

content_copy

Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam melakukan Pembiayaan, Penjaminan, maupun Asuransi, LPEI tunduk pada Undang-Undang ini dan peraturan, pelaksanaannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 47

content_copy

LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 48

content_copy

(1)

Paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan:

a.

LPEI mulai beroperasi;

b.

anggota Dewan Direktur telah diangkat; dan

c.

peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini telah ditetapkan.

(2)

Dengan beroperasinya LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI; dan

b.

semua pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 49

content_copy

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusi negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila ini, dilaksanakan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Oleh karena itu, sebagai bangsa dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, pengembangan perekonomian nasional secara berkelanjutan harus dapat meningkatkan nilai tambah pada setiap mata rantai perekonomian nasional sehingga bangsa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang salah satu tolak ukurnya adalah meningkatnya kapabilitas di dalam memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Pencapaian sasaran ini menjadi semakin relevan, karena kontribusi perdagangan luar negeri di dalam perekonomian nasional semakin penting. Hal itu terbukti bahwa peningkatan ekspor nasional tidak hanya berdampak pada stabilitas makro-ekonomi melalui peningkatan cadangan devisa, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan pengembangan sektor riil.

Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, Undang-Undang 'Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, den asuransi. Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan undang undang tersendiri (Lex specialist), dan memiliki sifat sovereign status. Status tersebut diperlukan agar lembaga tersebut mempunyai akses pada pendanaan, baik dari sumber resmi maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif rendah, tetapi tetap beroperasi berdasarkan prinsip kehati hatian yang diterapkan dalam industri perbankan,. sehingga diharapkan tidak membebani anggaran tahunan Pemerintah (APBN).

LPEI sebagai lembaga independen dengan status sovereign membawa konsekuensi adanya. kewajiban Pemerintah untuk menutup kekurangan modal dari APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku, jika modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Status tersebut juga memberikan kepercayaan kepada pemangku 'kepentingan dan kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pembiayaan, baik melalui penerbitan surat berharga, pinjaman jangka pendek, menengah, dan/atau ,jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dalam dan luar negeri maupun lembaga pembiayaan dan keuangan dalam dan luar negeri, serta dari Pemerintah maupun Yang berasal dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya sumber pembiayaan yang murah dan adanya jaminan pemerintah untuk menutup kekurangan modal, kebutuhan pembiayaan ekspor yang sering bersifat jangka menengah/panjang dapat diatasi. Di samping itu, LPEI dapat pula mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah/panjang.

LPEI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (fill the market gap) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (national Interest Account).

Melalui kegiatan usaha di atas, LPEI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Perwujudan tata kelola perusahaan yang baik berarti LPEI wajib menerapkan transparansi dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, antara lain dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah dan kepada publik. Perwujudan penerapan manajemen risiko adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan ekspor, LPEI selalu mengacu pada prinsip analisis, yang sehat dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku umum, sedangkan berkaitan dengan perolehan dana dan penempatan dana, LPEI hanya. dapat melakukan dalam bentuk tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini berikut peraturan pelaksanaannya. Perwujudan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah adalah bahwa LPEI mengetahui identitas yang jelas serta sumber dana dan transaksi nasabah. Di samping wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, LPEI tidak melakukan persaingan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dapat melakukan pembiayaan dengan cara pembiayaan bersama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Peran strategis LPEI tersebut di atas, memerlukan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; serta mendorong pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

LPEI sebagai lembaga khusus (sui generis) secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha perasuransian. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.

Walaupun LPEI adalah lembaga pembiayaan yang tidak semata-mata mencari keuntungan, LPEI dimungkinkan untuk mendapatkan laba hasil usaha atau surplus dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surplus tersebut dialokasikan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi, tantiem, dan bagian laba Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPEI perlu didukung organisasi yang fleksibel dapat bergerak cepat untuk pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, sistem susunan dewan satu tingkat (One Board System) dianggap sesuai dengan kebutuhan LPEI. Meskipun demikian, untuk mencegah pemusatan pengaruh dominan pada salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur,

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan LPEI mampu memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasa konsultasi untuk meningkatkan nilai Ekspor barang dan jasa Indonesia, menumbuhkan kepercayaan dunia. internasional, dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis di Indonesia. Dengan demikian, LPEI diharapkan semakin mampu melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional.

Mengingat besarnya harapan terhadap LPEI, proses transformasi dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia. menjadi LPEI harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna memastikan pengalihan aktiva dan pasiva melalui audit penutupan atas laporan PT Bank Ekspor Indonesia disertai dengan pemberian opini yang wajar sehingga dapat menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pembukaan LPEI. Di sisi lain, pengalihan hak dan kewajiban hukum dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ke LPEI harus disertai dengan pemberian opini atas aspek hukum yang terkait dengan peralihan tersebut.

Undang-Undang LPEI ini berlaku sejak tanggal diundangkan sehingga LPEI juga terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang ini. Namun, beroperasinya LPEI memerlukan masa transisi paling lama 9 (sembilan) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan beroperasinya LPEI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia dinyatakan bubar dan semua pegawai PT Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI. Di samping itu, karena kegiatan usahanya dalam dunia perdagangan internasional, LPEI dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait