Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, Dan Ibu Kota
expand_more
Bab III
Urusan Pemerintahan Daerah
expand_more
Bab IV
Pemerintahan Daerah
expand_more
Bab V
Personel, Aset, Dan Dokumen
expand_more
Bab VI
Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, Dan Bantuan Dana
expand_more
Bab VII
Pembinaan
expand_more
Bab VIII
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab IX
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 21 Tahun 2012

Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b.

bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pangandaran di wilayah Provinsi Jawa Barat;

c.

bahwa pembentukan Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Mengingat:

1.

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.

4.

Kabupaten Ciamis adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pangandaran.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

content_copy

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pangandaran di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

content_copy

(1)

Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah:

a.

Kecamatan Parigi;

b.

Kecamatan Cijulang;

c.

Kecamatan Cimerak;

d.

Kecamatan Cigugur;

e.

Kecamatan Langkaplancar;

f.

Kecamatan Mangunjaya;

g.

Kecamatan Padaherang;

h.

Kecamatan Kalipucang;

i.

Kecamatan Pangandaran; dan

j.

Kecamatan Sidamulih.

(2)

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Ciamis dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

content_copy

(1)

Kabupaten Pangandaran mempunyai batas-batas wilayah:

a.

sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

b.

sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

c.

sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

d.

sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

(2)

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3)

Penetapan batas wilayah Kabupaten Pangandaran secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Pangandaran.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Ibu Kota

Pasal 7

content_copy

Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

content_copy

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

content_copy

Peresmian Kabupaten Pangandaran dan pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 10

content_copy

(1)

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Pangandaran.

(2)

Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Jawa Barat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3)

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa Barat untuk melantik Penjabat Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6)

Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Pangandaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 12

content_copy

(1)

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur Perangkat Daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Pangandaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

content_copy

(1)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

(2)

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

content_copy

(1)

Bupati Ciamis bersama Penjabat Bupati Pangandaran mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Bupati Ciamis.

(2)

Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.

(3)

Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.

(4)

Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pangandaran.

(5)

Gubernur Jawa Barat mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pangandaran.

(6)

Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7)

Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a.

barang milik Kabupaten Ciamis yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;

b.

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ciamis yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pangandaran;

c.

utang piutang Kabupaten Ciamis yang kegunaannya untuk Kabupaten Pangandaran menjadi tanggung jawab Kabupaten Pangandaran; dan

d.

dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pangandaran.

(8)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Ciamis, Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

(9)

Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

content_copy

(1)

Kabupaten Pangandaran berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

(1)

Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran pertama kali sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

(2)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran pertama kali sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3)

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.

(4)

Apabila Kabupaten Ciamis tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Ciamis untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

(5)

Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

(6)

Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Ciamis.

(7)

Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

Penjabat Bupati Pangandaran berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

content_copy

(1)

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pangandaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2)

Pemerintah bersama Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

content_copy

(1)

Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Pangandaran menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran untuk tahun anggaran berikutnya.

(2)

Rancangan Peraturan Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat.

(3)

Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

Sebelum Bupati Pangandaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pangandaran menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Ciamis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pangandaran.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

content_copy

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pangandaran harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 230

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah ±35.377,76 km2 dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±45.423.259 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Ciamis yang mempunyai luas wilayah ±2.424,71 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±1.746.795 jiwa terdiri atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Kabupaten Ciamis berada pada bagian timur Provinsi Jawa Barat yang berkembang pesat. Memiliki posisi strategis karena dilalui jalan Negara yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Ciamis memiliki kekayaan alam yang potensial seperti wilayah yang cocok untuk pertanian, pertambangan/galian, pariwisata dan perikanan laut, memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari pesisir Samudera Hindia yang berkembang menjadi salah satu tujuan wisata kelas nasional dan bahkan sudah banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, yaitu kawasan Pangandaran.

Kendala yang ada dimiliki oleh Kabupaten Ciamis adalah rendahnya kapasitas pelayanan yang dikarenakan kondisi geografis dan kondisi yang wilayah yang berbeda-beda di antara kecamatan kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ciamis yang menghadapi kondisi geografis terberat adalah kecamatan-kecamatan di bagian selatan Ciamis yakni Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, dan Kecamatan Langkaplancar, keseluruhan kecamatan ini mengalami ketidakefektifan dalam masalah pelayanan publik.

Secara umum berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk, permasalahan kesejahteraan penduduk relatif terfokus di daerah Kabupaten Ciamis bagian utara, bila dibandingkan dengan Ciamis bagian selatan. Sementara PDRB perkapita nonmigas di Ciamis Selatan relatif lebih tinggi daripada di Ciamis utara dan tengah.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;

b.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.1/DPRD/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Perubahan Pasal 2 Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;

c.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.17/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;

d.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.19/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Penyerahan Aset Yang Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran;

e.

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.47-Huk/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Ciamis;

f.

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 181/12-HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 181/2/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;

g.

Berita Acara Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 181/21-HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 181/3/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Penyerahan Aset Yang Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran;

h.

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.338-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Besaran Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;

i.

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.339-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Daftar Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Kabupaten Ciamis Yang Akan Diserahkan ke Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran;

j.

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.340-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Rincian Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Pangandaran;

k.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Persetujuan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Ciamis;

l.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-23/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;

m.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran; dan

n.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.942-Otdaksm/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pangandaran.

Pembentukan Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.010 km2 dengan jumlah penduduk ±426.171 jiwa pada tahun 2011 dan 92 (sembilan puluh dua) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pangandaran perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait