Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, Dan Ibukota
expand_more
Bab III
Urusan Pemerintahan Daerah
expand_more
Bab IV
Pemerintahan Daerah
expand_more
Bab V
Personel, Aset, Dan Dokumen
expand_more
Bab VI
Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, Dan Bantuan Keuangan
expand_more
Bab VII
Pembinaan
expand_more
Bab VIII
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab IX
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 13 Tahun 2013

Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Konawe pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b.

bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan

c.

pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Konawe, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

d.

bahwa pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat:

1.

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

4.

Kabupaten Konawe adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Kendari berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Konawe Kepulauan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

content_copy

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe Kepulauan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

content_copy

(1)

Kabupaten Konawe Kepulauan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Konawe yang terdiri atas cakupan wilayah:

a.

Kecamatan Wawonii Barat;

b.

Kecamatan Wawonii Utara;

c.

Kecamatan Wawonii Timur Laut;

d.

Kecamatan Wawonii Timur;

e.

Kecamatan Wawonii Tenggara;

f.

Kecamatan Wawonii Selatan; dan

g.

Kecamatan Wawonii Tengah.

(2)

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Konawe dikurangi dengan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

content_copy

(1)

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai batas-batas wilayah:

a.

sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;

b.

sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;

c.

sebelah selatan berbatasan dengan Selat Wawonii; dan

d.

sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii.

(2)

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3)

Penetapan batas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Konawe Kepulauan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Ibu Kota

Pasal 7

content_copy

Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan berkedudukan di Langara Kecamatan Wawonii Barat.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

content_copy

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

content_copy

Peresmian Kabupaten Konawe Kepulauan dan pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 10

content_copy

(1)

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Kepulauan, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Konawe Kepulauan.

(2)

Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3)

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.

(5)

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6)

Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Konawe Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 12

content_copy

(1)

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Konawe Kepulauan dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Konawe Kepulauan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

content_copy

(1)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

(2)

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

content_copy

(1)

Bupati Konawe bersama Penjabat Bupati Konawe Kepulauan mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Bupati Konawe.

(2)

Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.

(3)

Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.

(4)

Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan.

(5)

Gubernur Sulawesi Tenggara mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Konawe Kepulauan.

(6)

Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7)

Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a.

barang milik Kabupaten Konawe yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;

b.

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Konawe Kepulauan;

c.

utang piutang Kabupaten Konawe yang kegunaannya untuk Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi tanggung jawab Kabupaten Konawe Kepulauan; dan

d.

dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan.

(8)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Konawe, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

(9)

Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

content_copy

(1)

Kabupaten Konawe Kepulauan berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

(1)

Pemerintah Kabupaten Konawe sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Konawe Kepulauan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Konawe Kepulauan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3)

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.

(4)

Apabila KabupatenKonawe tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Konawe untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

(5)

Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

(6)

Penjabat Bupati Konawe Kepulauan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Konawe.

(7)

Penjabat Bupati Konawe Kepulauan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

Penjabat Bupati Konawe Kepulauan berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

content_copy

(1)

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Konawe Kepulauan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2)

Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

content_copy

(1)

Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Konawe Kepulauan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2)

Rancangan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

(3)

Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

Sebelum Bupati Konawe Kepulauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Konawe Kepulauan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Konawe sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

content_copy

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Konawe Kepulauan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 84

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah ±38.067,70 km2 dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±2.691.623 jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Konawe yang mempunyai luas wilayah ±5.302,86 km2 dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±294.660 jiwa terdiri atas 30 (tiga puluh) kecamatan dan 402 (empat ratus dua) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Dari aspek hidrologis wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki beberapa sungai yang relatif besar, antara lain adalah Sungai Lampeapi, Sungai Lansilowo, Sungai Ladianta dan Sungai Wungkolo serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Kondisi sungai-sungai tersebut sangat memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan potensinya.

Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu, wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii banyak ditemukan padang lamun dan terumbu karang. Persentase keberadaan hutan mangrove di Pulau Wawonii rata-rata sebesar 33,35%, padang lamun sebesar 30,66% dan terumbu karang rata-rata sebesar 25,81%. Dengan demikian, maka wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan komoditas udang lobster, rumput laut dan ikan kerapu.

Kecamatan yang terjauh dari ibu kota kabupaten induk adalah Kecamatan Wawonii Timur yaitu mencapai 179 mil laut. Dalam kondisi alam normal (musim teduh) dan menggunakan kapal motor milik masyarakat, maka waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai ibu kota provinsi (Kota Kendari) sebelum ke ibu kota kabupaten kurang lebih 12 (dua belas) jam.

Dengan asumsi waktu tempuh dari Kendari ke Unaaha yang secara rata-rata sekitar 1 jam (sekitar 75 km), maka total waktu yang digunakan sekitar 13 jam. Bahkan, Kecamatan Wawonii Barat yang merupakan kecamatan terdekat dari ibu kota provinsi, memerlukan waktu tempuh sekitar 3,5 jam untuk mencapai ibu kota provinsi dengan menggunakan kapal feri.

Selain sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi potensi andalan wilayah pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan juga dari sektor peternakan dan kehutanan, sehingga diprediksi dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Konawe Kepulauan. Dari sektor pertambangan dan energi terdapat nikel, pasir kuarsa, tanah liat (lempung), batu gamping bolomit, tambang emas, sumber daya energi listrik. Di samping hal-hal tersebut di atas juga terdapat pengembangan untuk pariwisata dan budaya.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 9/DPRD/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

b.

Keputusan Bupati Konawe Nomor: 559 Tahun 2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

c.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 15A/DPRD/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Penetapan Batas Wilayah dan Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan, Pemekaran Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

d.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 15B/DPRD/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Dukungan Penyediaan Dana Awal untuk Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

e.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 3/DPRD/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

f.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 6/DPRD/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

g.

Keputusan Bupati Konawe Nomor: 23/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Dukungan Dana Rencana Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

h.

Keputusan Bupati Konawe Nomor: 207 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

i.

Keputusan Bupati Konawe Nomor : 295 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

j.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 16 Tahun 2007 tanggal 15 Desember 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Konawe Kepulauan;

k.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 3 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Konawe Kepulauan;

l.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 6 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Konawe Kepulauan;

m.

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 565 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Konawe;

n.

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 273 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Konawe Kepulauan; dan

o.

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 358 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Selatan, dan Kecamatan Wawonii Tengah. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki luas wilayah keseluruhan ±867,58 km2 dengan jumlah penduduk ±36.247 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 78 (tujuh puluh delapan) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Konawe Kepulauan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait