Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Kelembagaan
expand_more
Bab III
Standardisasi
expand_more
Bab IV
Penilaian Kesesuaian
expand_more
Bab V
Kerja Sama
expand_more
Bab VI
Peran Serta Masyarakat
expand_more
Bab VII
Pembinaan
expand_more
Bab VIII
Pengawasan
expand_more
Bab IX
Sistem Informasi Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
expand_more
Bab X
Ketentuan Pidana
expand_more
Bab XI
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 20 Tahun 2014

Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

b.

bahwa dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian;

c.

bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan;

d.

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ada belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.

2.

Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.

3.

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

4.

Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

5.

Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

6.

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.

7.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.

9.

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

10.

Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

11.

Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.

12.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

13.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

14.

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.

15.

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.

16.

Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.

17.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

18.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

19.

Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

20.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 2

content_copy

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas:

a.

manfaat;

b.

konsensus dan tidak memihak;

c.

transparansi dan keterbukaan;

d.

efektif dan relevan;

e.

koheren;

f.

dimensi pembangunan nasional; dan

g.

kompeten dan tertelusur.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:

a.

meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

b.

meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c.

meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berlaku terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 5

content_copy

(1)

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mencakup aspek legalitas, kelembagaan, kaidah, dan pedoman.

(2)

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dasar rencana pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar Pemangku Kepentingan turut berpartisipasi.

(3)

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh BSN berdasarkan rencana pembangunan nasional.

(4)

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dalam perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta kegiatan Penilaian Kesesuaian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menjadi acuan bagi kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di setiap sektor.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 8

content_copy

(1)

Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

(2)

Tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BSN.

(3)

BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi BSN diatur dengan Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

(1)

Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK.

(2)

Tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KAN.

(3)

KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi KAN diatur dengan Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

STANDARDISASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

content_copy

(1)

Perencanaan perumusan SNI disusun dalam suatu PNPS.

(2)

PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya.

(3)

PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

a.

kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

b.

perlindungan konsumen;

c.

kebutuhan pasar;

d.

perkembangan Standardisasi internasional;

e.

kesepakatan regional dan internasional;

f.

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

g.

kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;

h.

kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;

i.

keyakinan beragama; dan

j.

budaya dan kearifan lokal.

(4)

Penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun oleh BSN bersama sama dengan Pemangku Kepentingan.

(5)

Dalam rangka meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa unggulan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN.

(6)

PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Perumusan

Pasal 12

content_copy

(1)

Perumusan SNI didasarkan pada PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2)

Perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.

(3)

Dalam hal keadaan luar biasa atau terjadinya bencana alam, atau untuk kepentingan nasional, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan perumusan SNI yang tidak termasuk dalam PNPS pada tahun berjalan.

(4)

Usulan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BSN dengan disertai penjelasan yang mendukung.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

(1)

SNI dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman.

(2)

Dalam hal terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional melalui:

a.

adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau

b.

modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain.

(3)

Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

(1)

Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN.

(2)

Hasil perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan SNI.

(3)

Dalam melaksanakan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN membentuk komite teknis.

(4)

Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:

a.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

b.

Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait;

c.

konsumen dan/atau asosiasi terkait; dan

d.

pakar dan/atau akademisi.

(5)

Pembentukan dan ruang lingkup serta susunan keanggotaan komite teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 15

content_copy

(1)

BSN melakukan jajak pendapat atas rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dirumuskan oleh komite teknis.

(2)

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan bagi komite teknis.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai perumusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 17

content_copy

Rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan menjadi SNI dengan Keputusan Kepala BSN.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 19

content_copy

(1)

Setiap orang dilarang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu.

(2)

Setiap orang dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Penerapan dan Pemberlakuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

content_copy

(1)

Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

(2)

Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.

(3)

Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 2

Penerapan SNI secara Sukarela

Pasal 21

content_copy

(1)

SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2)

Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

(3)

LPK yang telah diakreditasi oleh KAN memberikan sertifikat kepada pemohon sertifikat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

(1)

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat berkewajiban membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label.

(2)

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a.

membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau

b.

membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya.

(3)

Pelaku Usaha yang menerapkan SNI secara sukarela yang memiliki sertifikat dan telah berakhir masa berlaku, dicabut, atau dibekukan sertifikatnya dilarang membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label.

(4)

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SNI secara sukarela diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 3

Pemberlakuan SNI secara Wajib

Pasal 24

content_copy

(1)

Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

(2)

Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 25

content_copy

(1)

Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2)

Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:

a.

memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b.

memberikan Jasa; dan/atau

c.

menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

(3)

Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a.

memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b.

memberikan Jasa; dan/atau

c.

menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

(4)

Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

(1)

Setiap orang yang tanpa hak dilarang menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

(2)

Setiap orang dilarang memalsukan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 27

content_copy

Pemeliharaan SNI dilakukan untuk:

a.

menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;

b.

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;

c.

menilai kelayakan dan kekiniannya; dan

d.

menjamin ketersediaan SNI.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

(1)

Pemeliharaan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui kaji ulang SNI.

(2)

Kaji ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kaji ulang SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keenam

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 29

content_copy

Dalam rangka perencanaan, perumusan, penerapan dan pemberlakuan, serta pemeliharaan SNI, BSN dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Standardisasi.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Pasal 30

content_copy

(1)

Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian.

(2)

Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 31

content_copy

(1)

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih karakteristik bahan atau proses berdasarkan SNI.

(2)

Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, pengujian dapat menggunakan standar lain.

(3)

Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat pengujian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 32

content_copy

(1)

Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap Barang, Jasa, Proses, atau instalasi atau setiap rancangannya serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu yang didasarkan pada SNI.

(2)

Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, inspeksi dapat menggunakan regulasi dan/atau standar lain.

(3)

Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat inspeksi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 33

content_copy

(1)

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat berupa kegiatan Sertifikasi Barang, Sertifikasi Jasa, Sertifikasi Sistem, Sertifikasi Proses, Sertifikasi Personal, dan Sertifikasi lainnya yang dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaian terhadap SNI.

(2)

Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, Sertifikasi dapat dilakukan berdasarkan regulasi dan/atau standar lain.

(3)

Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk sertifikat kesesuaian.

(4)

Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didasarkan pada laporan audit, laporan pengujian, dan/atau laporan inspeksi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 34

content_copy

Kegiatan pengujian, inspeksi, dan Sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diakui di tingkat internasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 35

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penilaian Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 36

content_copy

(1)

Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

(2)

Dalam hal terdapat perjanjian saling pengakuan antara KAN dan lembaga akreditasi internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK di luar negeri yang telah diakreditasi di negara tersebut berdasarkan asas timbal balik.

(3)

Dalam hal Indonesia menjadi anggota organisasi internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK yang diakui oleh organisasi tersebut.

(4)

LPK yang menjalankan kegiatan di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 37

content_copy

(1)

LPK yang tidak diakreditasi oleh KAN atau yang akreditasinya dibekukan sementara atau dicabut, dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN.

(2)

LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI.

(3)

LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN diluar ruang lingkup Akreditasinya.

(4)

Setiap orang dilarang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 38

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPK diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 39

content_copy

(1)

KAN menetapkan Akreditasi LPK sesuai dengan kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya.

(2)

Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dievaluasi secara berkala.

(3)

KAN dapat membekukan sementara atau mencabut Akreditasi LPK jika LPK tersebut dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

KAN melaksanakan Akreditasi secara efektif dan efisien paling lama 1 (satu) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 40

content_copy

Untuk menjamin keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian di tingkat internasional, KAN melakukan perjanjian saling pengakuan melalui kerjasama Akreditasi internasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 41

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi LPK diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian

Pasal 42

content_copy

(1)

Pengukuran dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus tertelusur ke sistem satuan internasional.

(2)

Ketertelusuran ke sistem satuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengembangan bahan acuan, dan kalibrasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 43

content_copy

(1)

Pengelolaan standar nasional satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh BSN.

(2)

Dalam melakukan pengelolaan standar nasional satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 44

content_copy

(1)

Pengembangan bahan acuan dan kalibrasi dilakukan oleh produsen bahan acuan dan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi di negara lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan.

(2)

Hasil pengembangan bahan acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan acuan yang karakteristiknya dinyatakan dalam bentuk sertifikat bahan acuan.

(3)

Hasil kalibrasi dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat kalibrasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 45

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kelima

Bukti Kesesuaian

Pasal 46

content_copy

(1)

Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi SNI diberi bukti kesesuaian berupa sertifikat.

(2)

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

(3)

Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha.

(4)

Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang kepada Pelaku Usaha.

(5)

Dalam hal Indonesia terikat dengan perjanjian internasional, BSN melimpahkan persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya yang berwenang.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 47

content_copy

(1)

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda Kesesuaian diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keenam

Efektivitas Penerapan SNI

Pasal 48

content_copy

(1)

Dalam rangka efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(2)

Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 49

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan SNI diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 50

content_copy

Untuk mengembangkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Akreditasi LPK, dapat dilakukan kerja sama internasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 51

content_copy

(1)

Untuk memenuhi kewajiban internasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN harus bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

content_copy

(1)

Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

(2)

Peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.

mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI;

b.

mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI;

c.

membangun budaya standar; dan/atau

d.

melaporkan terjadinya:

1.

penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat Barang, sertifikat Jasa, sertifikat Sistem, sertifikat Proses, atau sertifikat Personal;

2.

penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau

3.

pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada Barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar,

kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 53

content_copy

(1)

BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.

(2)

Terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil, diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi.

(3)

Pemberian fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 54

content_copy

BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 55

content_copy

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dilakukan dengan konsultasi, pendidikan, pelatihan, atau pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta penumbuhkembangan budaya Standar.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 56

content_copy

BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 57

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 58

content_copy

(1)

Pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang diberlakukan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)

Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IX

SISTEM INFORMASI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 59

content_copy

(1)

BSN mengelola sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

(2)

BSN dalam mengelola sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta data dan/atau informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian kepada Pemangku Kepentingan.

(3)

Pemangku Kepentingan menyampaikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

(4)

BSN menyediakan akses sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masyarakat.

(5)

Sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 60

content_copy

(1)

BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempublikasikan informasi SNI yang telah ditetapkan.

(2)

Ketentuan mengenai publikasi informasi SNI melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 61

content_copy

Data dan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala BSN.

penjelasan pasalexpand_more

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

content_copy

Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 63

content_copy

Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 64

content_copy

Setiap orang yang dengan sengaja:

a.

membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau

b.

membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 65

content_copy

Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

a.

memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b.

memberikan Jasa; dan/atau

c.

menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 66

content_copy

Setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja:

a.

memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b.

memberikan Jasa; dan/atau

c.

menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 67

content_copy

Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 68

content_copy

Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 69

content_copy

Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 70

content_copy

Setiap orang yang dengan sengaja:

a.

menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

b.

menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); atau

c.

menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 71

content_copy

Setiap orang yang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 72

content_copy

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a.

kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;

b.

kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau

c.

perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 73

content_copy

(1)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.

(2)

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.

(3)

Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa:

a.

pencabutan izin usaha; dan/atau

b.

pencabutan status badan hukum.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

content_copy

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 75

content_copy

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 76

content_copy

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 216

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, bangsa Indonesia harus memiliki daya saing sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi.

Dalam konteks tersebut, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional belum memadai untuk mengatur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Peraturan tersebut belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang telah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu diatur dalam suatu undang-undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, efisien, terpadu, serta terorganisasi dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing, dan perekonomian nasional.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memuat materi pokok yang meliputi kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait