Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DI Bidang Perindustrian
expand_more
Bab III
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
expand_more
Bab IV
Kebijakan Industri Nasional
expand_more
Bab V
Perwilayahan Industri
expand_more
Bab VI
Pembangunan Sumber Daya Industri
expand_more
Bab VII
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
expand_more
Bab VIII
Pemberdayaan Industri
expand_more
Bab IX
Tindakan Pengamanan Dan Penyelamatan Industri
expand_more
Bab X
Perizinan, Penanaman Modal Bidang Industri, Dan Fasilitas
expand_more
Bab XI
Komite Industri Nasional
expand_more
Bab XII
Peran Serta Masyarakat
expand_more
Bab XIII
Pengawasan Dan Pengendalian
expand_more
Bab XIV
Penyidikan
expand_more
Bab XV
Ketentuan Pidana
expand_more
Bab XVI
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab XVII
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;

b.

bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;

c.

bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

d.

bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perindustrian.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

2.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

3.

Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4.

Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

5.

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

6.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

7.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

8.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

9.

Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

10.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

11.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

12.

Teknologi Industri adalah hasil pengembangan,= perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.

13.

Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

14.

Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

15.

Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.

16.

Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

17.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

18.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

19.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

21.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 2

content_copy

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.

kepentingan nasional;

b.

demokrasi ekonomi;

c.

kepastian berusaha;

d.

pemerataan persebaran;

e.

persaingan usaha yang sehat; dan

f.

keterkaitan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

a.

mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;

b.

mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;

c.

mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

d.

mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

e.

membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

f.

mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan

g.

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

a.

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;

b.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;

c.

Kebijakan Industri Nasional;

d.

perwilayahan Industri;

e.

pembangunan sumber daya Industri;

f.

pembangunan sarana dan prasarana Industri;

g.

pemberdayaan Industri;

h.

tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;

i.

perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan fasilitas;

j.

Komite Industri Nasional;

k.

peran serta masyarakat; dan

l.

pengawasan dan pengendalian.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 5

content_copy

(1)

Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3)

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dilaksanakan oleh menteri terkait dengan berkoordinasi dengan Menteri.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

(1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2)

Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 8

content_copy

(1)

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

(2)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

(3)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

(4)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

(1)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

a.

potensi sumber daya Industri;

b.

budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;

c.

potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

d.

perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional;

e.

perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan

f.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional paling sedikit meliputi:

a.

visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;

b.

sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;

c.

bangun Industri nasional;

d.

pembangunan sumber daya Industri;

e.

pembangunan sarana dan prasarana Industri;

f.

pemberdayaan Industri; dan

g.

perwilayahan Industri.

(3)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(4)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional.

(5)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 10

content_copy

(1)

Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

(2)

Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

(3)

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

a.

potensi sumber daya Industri daerah;

b.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan

c.

keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

(4)

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

(1)

Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

(2)

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

(3)

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

a.

potensi sumber daya Industri daerah;

b.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan

c.

keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

(4)

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 12

content_copy

(1)

Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

(2)

Kebijakan Industri Nasional paling sedikit meliputi:

a.

sasaran pembangunan Industri;

b.

fokus pengembangan Industri;

c.

tahapan capaian pembangunan Industri;

d.

pengembangan sumber daya Industri;

e.

pengembangan sarana dan prasarana;

f.

pengembangan perwilayahan Industri; dan

g.

fasilitas fiskal dan nonfiskal.

(3)

Kebijakan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4)

Kebijakan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(5)

Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

(1)

Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri.

(2)

Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3)

Rencana Kerja Pembangunan Industri disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(4)

Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 14

content_copy

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.

(2)

Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:

a.

rencana tata ruang wilayah;

b.

pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;

c.

peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan

d.

peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

(3)

Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

a.

pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;

b.

pengembangan kawasan peruntukan Industri;

c.

pembangunan Kawasan Industri; dan

d.

pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

content_copy

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

a.

pembangunan sumber daya manusia;

b.

pemanfaatan sumber daya alam;

c.

pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;

d.

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan

e.

penyediaan sumber pembiayaan.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

content_copy

(1)

Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri.

(2)

Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan masyarakat.

(3)

Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(4)

Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

wirausaha Industri;

b.

tenaga kerja Industri;

c.

pembina Industri; dan

d.

konsultan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

(1)

Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi:

a.

kompetensi teknis;

b.

kompetensi manajerial; dan

c.

kreativitas dan inovasi.

(2)

Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a.

pendidikan dan pelatihan;

b.

inkubator Industri; dan

c.

kemitraan.

(3)

Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.

(4)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a.

lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

lembaga pendidikan nonformal; atau

c.

lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

(1)

Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:

a.

kompetensi teknis; dan

b.

kompetensi manajerial.

(2)

Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a.

pendidikan dan pelatihan; dan

b.

pemagangan.

(3)

Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.

(4)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a.

lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

lembaga pendidikan nonformal;

c.

lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau

d.

Perusahaan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 19

content_copy

(1)

Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

a.

tenaga teknis; dan

b.

tenaga manajerial.

(2)

Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sedikit memiliki:

a.

kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan

b.

pengetahuan manajerial.

(3)

Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:

a.

kompetensi manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan

b.

pengetahuan teknis.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 21

content_copy

(1)

Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi:

a.

kompetensi teknis; dan

b.

kompetensi manajerial.

(2)

Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a.

pendidikan dan pelatihan; dan/atau

b.

pemagangan.

(3)

Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah.

(4)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a.

lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

lembaga pendidikan nonformal;

c.

lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau

d.

Perusahaan Industri.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

(1)

Konsultan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku Industri dan pembina Industri.

(2)

Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

(3)

Konsultan Industri asing yang dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 24

content_copy

(1)

Dalam keadaan tertentu Menteri dapat menyediakan konsultan Industri yang kompeten.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 25

content_copy

(1)

Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

(2)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usul Menteri.

(3)

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(5)

Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib.

(6)

Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

(7)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penutupan sementara;

d.

pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

e.

pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(8)

0Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 27

content_copy

(1)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan tenaga kerja Industri dan konsultan Industri nasional.

(2)

Dalam kondisi tertentu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing.

(3)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri nasional.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

(1)

Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

(2)

Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 29

content_copy

Menteri dapat melakukan pelarangan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pengamanan kepentingan strategis Industri nasional tertentu.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 30

content_copy

(1)

Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2)

Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:

a.

Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan

b.

Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

(3)

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.

(4)

Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Kebijakan Industri Nasional.

(5)

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penutupan sementara;

d.

pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

e.

pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(6)

Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 31

content_copy

Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam, Pemerintah mendorong pengembangan Industri pengolahan di dalam negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 32

content_copy

(1)

Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 33

content_copy

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.

(2)

Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 34

content_copy

(1)

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)

Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 35

content_copy

(1)

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 36

content_copy

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.

(2)

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.

(3)

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 37

content_copy

Menteri menetapkan kebijakan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri dengan memperhatikan aspek kemandirian, ketahanan Industri, keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 38

content_copy

(1)

Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri.

(2)

Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 39

content_copy

(1)

Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci.

(2)

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(4)

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif; dan/atau

c.

penghentian sementara.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 40

content_copy

(1)

Pemerintah melakukan penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri.

(2)

Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 41

content_copy

(1)

Untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, Pemerintah:

a.

mengatur investasi bidang usaha Industri; dan

b.

melakukan audit Teknologi Industri.

(2)

Pengaturan investasi bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam melakukan audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 42

content_copy

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

a.

kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;

b.

promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau

c.

lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pasal 43

content_copy

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.

(2)

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

(3)

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

a.

penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;

b.

pengembangan sentra Industri kreatif;

c.

pelatihan teknologi dan desain;

d.

konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan

e.

fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keenam

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 44

content_copy

(1)

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri.

(2)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.

(3)

Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

(4)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:

a.

pemberian pinjaman;

b.

hibah; dan/atau

c.

penyertaan modal.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 45

content_copy

(1)

Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta.

(2)

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a.

penyertaan modal;

b.

pemberian pinjaman;

c.

keringanan bunga pinjaman;

d.

potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau

e.

bantuan mesin dan peralatan.

(3)

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 46

content_copy

(1)

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional.

(2)

Penetapan kondisi dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

(3)

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 47

content_copy

(1)

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir.

(2)

Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 48

content_copy

(1)

Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri.

(2)

Lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri.

(3)

Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

content_copy

Pembangunan sarana dan prasarana Industri meliputi:

a.

Standardisasi Industri;

b.

infrastruktur Industri; dan

c.

Sistem Informasi Industri Nasional.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Standardisasi Industri

Pasal 50

content_copy

(1)

Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.

(2)

Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

(3)

SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 51

content_copy

(1)

Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukarela.

(2)

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau Jasa Industri.

(3)

Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah dibubuhi tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan SNI.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 52

content_copy

(1)

Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.

(2)

Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a.

keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;

b.

pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c.

persaingan usaha yang sehat;

d.

peningkatan daya saing; dan/atau

e.

peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

(3)

Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.

(4)

Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.

(5)

Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik.

(6)

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi:

a.

SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI;

b.

SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau

c.

spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 53

content_copy

(1)

Setiap Orang dilarang:

a.

membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau

b.

memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

(2)

Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 54

content_copy

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 55

content_copy

Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 56

content_copy

Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh importir dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 57

content_copy

(1)

Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.

(2)

Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.

(3)

Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

(4)

Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 58

content_copy

Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri:

a.

menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan

b.

memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 59

content_copy

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 60

content_copy

(1)

Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.

(2)

Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penutupan sementara;

d.

pembekuan izin usaha Industri; dan/atau

e.

pencabutan izin usaha Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 61

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Infrastruktur Industri

Pasal 62

content_copy

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.

(2)

Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri.

(3)

Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a.

lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;

b.

fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;

c.

fasilitas jaringan telekomunikasi;

d.

fasilitas jaringan sumber daya air;

e.

fasilitas sanitasi; dan

f.

fasilitas jaringan transportasi.

(4)

Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a.

pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b.

pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau

c.

pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 63

content_copy

(1)

Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri.

(2)

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(3)

Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.

(4)

Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan kawasan Industri.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Sistem Informasi Industri Nasional

Pasal 64

content_copy

(1)

Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(2)

Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(3)

Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(4)

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 65

content_copy

(1)

Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(2)

Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(3)

Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(4)

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 66

content_copy

Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang terkait dengan:

a.

data tambahan;

b.

klarifikasi data; dan/atau

c.

kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 67

content_copy

(1)

Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri.

(2)

Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

a.

sensus, pendataan, atau survei;

b.

tukar menukar data;

c.

kerja sama teknik;

d.

pembelian; dan

e.

intelijen Industri.

(3)

Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain.

(4)

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 68

content_copy

(1)

Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional.

(2)

Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

Data Industri;

b.

Data Kawasan Industri;

c.

data perkembangan dan peluang pasar; dan

d.

data perkembangan Teknologi Industri.

(3)

Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.

(4)

Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 69

content_copy

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 70

content_copy

(1)

Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penutupan sementara;

d.

pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

e.

pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(2)

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa:

a.

teguran tertulis;

b.

pembebasan dari jabatan;

c.

penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

d.

penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

e.

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau

f.

pemberhentian dengan tidak hormat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 71

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 72

content_copy

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:

a.

berdaya saing;

b.

berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;

c.

berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan

d.

menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

(2)

Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a.

perumusan kebijakan;

b.

penguatan kapasitas kelembagaan; dan

c.

pemberian fasilitas.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 73

content_copy

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, Menteri menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

a.

sumber daya Industri daerah;

b.

penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan

c.

perkembangan ekonomi nasional dan global.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 74

content_copy

(1)

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:

a.

peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan

b.

kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

(2)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 75

content_copy

(1)

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

a.

peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;

b.

bantuan dan bimbingan teknis;

c.

bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;

d.

bantuan mesin atau peralatan;

e.

pengembangan produk;

f.

bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;

g.

bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;

h.

akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;

i.

penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau

j.

pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

(2)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 76

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Industri Hijau

Pasal 77

content_copy

Untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pemerintah melakukan:

a.

perumusan kebijakan;

b.

penguatan kapasitas kelembagaan;

c.

Standardisasi; dan

d.

pemberian fasilitas.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 78

content_copy

(1)

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam:

a.

penelitian dan pengembangan;

b.

pengujian;

c.

sertifikasi; dan

d.

promosi.

(2)

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 79

content_copy

(1)

Dalam melakukan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau.

(2)

Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a.

Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;

b.

proses produksi;

c.

produk;

d.

manajemen pengusahaan; dan

e.

pengelolaan limbah.

(3)

Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan dengan:

a.

memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan

b.

berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.

(4)

Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 80

content_copy

(1)

Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

(2)

Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat

(5)

dikenai sanksi administratif berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penutupan sementara;

d.

pembekuan izin usaha Industri; dan/atau

e.

pencabutan izin usaha Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 81

content_copy

(1)

Perusahaan Industri dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

(2)

Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Industri Hijau.

(3)

Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

(4)

Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 82

content_copy

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap:

a.

membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;

b.

menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;

c.

menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan

d.

mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 83

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Industri Strategis

Pasal 84

content_copy

(1)

Industri Strategis dikuasai oleh negara.

(2)

Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang:

a.

memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;

b.

meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau

c.

mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

(3)

Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.

pengaturan kepemilikan;

b.

penetapan kebijakan;

c.

pengaturan perizinan;

d.

pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan

e.

pengawasan.

(4)

Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

a.

penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;

b.

pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau

c.

pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.

(5)

Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:

a.

penetapan jenis Industri Strategis;

b.

pemberian fasilitas; dan

c.

pemberian kompensasi kerugian.

(6)

Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.

(7)

Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.

(8)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 85

content_copy

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 86

content_copy

(1)

Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:

a.

lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan

b.

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

(2)

Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif; dan/atau

c.

pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 87

content_copy

(1)

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.

(2)

Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.

(4)

Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 88

content_copy

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

a.

preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan

b.

sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 89

content_copy

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 90

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kelima

Kerja Sama Internasional di Bidang Industri

Pasal 91

content_copy

(1)

Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang Industri.

(2)

Kerja sama internasional di bidang Industri ditujukan untuk:

a.

pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional;

b.

pembukaan akses pada sumber daya Industri;

c.

pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan

d.

peningkatan investasi.

(3)

Dalam melakukan kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:

a.

menyusun rencana strategis;

b.

menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau

c.

memberikan fasilitas.

(4)

Dalam hal kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada Industri, terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau persetujuan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 92

content_copy

Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:

a.

bimbingan, konsultasi, dan advokasi;

b.

bantuan negosiasi;

c.

promosi Industri; dan

d.

kemudahan arus barang dan jasa.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 93

content_copy

(1)

Dalam meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri, Pemerintah dapat menempatkan pejabat Perindustrian di luar negeri.

(2)

Penempatan pejabat Perindustrian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri.

(3)

Dalam hal belum terdapat pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menugaskan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri.

(4)

Pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 94

content_copy

Pemerintah dapat membina, mengembangkan, dan mengawasi kerja sama internasional di bidang Industri yang dilakukan oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 95

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di bidang Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IX

TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Tindakan Pengamanan Industri

Pasal 96

content_copy

(1)

Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri, Pemerintah melakukan tindakan pengamanan Industri.

(2)

Tindakan pengamanan Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri; dan

b.

pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 97

content_copy

Tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 98

content_copy

(1)

Penetapan tindakan pengamanan sebagai akibat persaingan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b berupa tarif dan nontarif.

(2)

Penetapan tindakan pengamanan berupa tarif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.

(3)

Penetapan tindakan pengamanan berupa nontarif dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4)

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan program restrukturisasi Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 99

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Tindakan Penyelamatan Industri

Pasal 100

content_copy

(1)

Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan Industri atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri.

(2)

Tindakan penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:

a.

pemberian stimulus fiskal; dan

b.

pemberian kredit program.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB X

PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI, DAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 101

content_copy

(1)

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri.

(2)

Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Industri kecil;

b.

Industri menengah; dan

c.

Industri besar.

(3)

Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(4)

Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

(5)

Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Izin Usaha Industri Kecil;

b.

Izin Usaha Industri Menengah; dan

c.

Izin Usaha Industri Besar.

(6)

Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:

a.

melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan

b.

menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 102

content_copy

(1)

Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2)

Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

(3)

Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

(4)

Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 103

content_copy

(1)

Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(2)

Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(3)

Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(4)

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 104

content_copy

(1)

Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.

(2)

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 105

content_copy

(1)

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.

(2)

Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3)

Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

(4)

Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

(5)

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 106

content_copy

(1)

Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.

(2)

Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

a.

belum memiliki Kawasan Industri;

b.

telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;

(3)

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:

a.

Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

b.

Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

(4)

Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.

(5)

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 107

content_copy

(1)

Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6), dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2)

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penutupan sementara;

d.

pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

e.

pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 108

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Penanaman Modal Bidang Industri

Pasal 109

content_copy

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.

(2)

Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:

a.

strategi penanaman modal;

b.

prioritas penanaman modal;

c.

lokasi penanaman modal;

d.

kemudahan penanaman modal; dan

e.

pemberian fasilitas.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Fasilitas Industri

Pasal 110

content_copy

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.

(2)

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a.

Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;

b.

Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;

c.

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;

d.

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;

e.

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;

f.

Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;

g.

Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;

h.

Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;

i.

Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan

j.

Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 111

content_copy

(1)

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) berupa fiskal dan nonfiskal.

(2)

Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XI

KOMITE INDUSTRI NASIONAL

Pasal 112

content_copy

(1)

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Komite Industri Nasional.

(2)

Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh menteri, yang beranggotakan menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Industri, dan perwakilan dunia usaha.

(3)

Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembangunan Industri yang memerlukan dukungan lintas sektor dan daerah terkait dengan:

1.

pembangunan sumber daya Industri;

2.

sarana dan prasarana Industri;

3.

pemberdayaan Industri;

4.

perwilayahan Industri; dan

5.

pengamanan dan penyelamatan Industri;

b.

melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.

melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri; dan

d.

memberi masukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja Pembangunan Industri.

(4)

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 113

content_copy

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, akademisi, dan/atau masyarakat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 114

content_copy

(1)

Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

(2)

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

content_copy

(1)

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.

(2)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a.

pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau

b.

penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 116

content_copy

(1)

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.

(2)

Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 117

content_copy

(1)

Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2)

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3)

Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a.

sumber daya manusia Industri;

b.

pemanfaatan sumber daya alam;

c.

manajemen energi;

d.

manajemen air;

e.

SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;

f.

Data Industri dan Data Kawasan Industri;

g.

standar Industri Hijau;

h.

standar Kawasan Industri;

i.

perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan

j.

keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

(4)

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.

(5)

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 118

content_copy

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 117 ayat (3) huruf e ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana, pejabat atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 119

content_copy

(1)

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a.

menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

b.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

c.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

d.

memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

e.

meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

f.

melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

g.

meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

h.

menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau

i.

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

(3)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4)

Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

content_copy

(1)

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2)

Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 121

content_copy

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

content_copy

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

content_copy

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b.

semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan

c.

Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar Industri atau izin yang sejenis, yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 124

content_copy

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 125

content_copy

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak memadai sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional.

Undang-Undang tentang Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokok-pokok pengaturan dalam undang undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait