Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Asas, Tujuan, Dan Lingkup Pengaturan
expand_more
Bab III
Perencanaan
expand_more
Bab IV
Penggunaan Lahan
expand_more
Bab V
Perbenihan
expand_more
Bab VI
Budi Daya Tanaman Perkebunan
expand_more
Bab VII
Usaha Perkebunan
expand_more
Bab VIII
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan
expand_more
Bab IX
Penelitian Dan Pengembangan
expand_more
Bab X
Sistem Data Dan Informasi
expand_more
Bab XI
Pengembangan Sumber Daya Manusia
expand_more
Bab XII
Pembiayaan Usaha Perkebunan
expand_more
Bab XIII
Penanaman Modal
expand_more
Bab XIV
Pembinaan Dan Pengawasan
expand_more
Bab XV
Peran Serta Masyarakat
expand_more
Bab XVI
Penyidikan
expand_more
Bab XVII
Ketentuan Pidana
expand_more
Bab XVIII
Ketentuan Peralihan
expand_more
Bab XIX
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 39 Tahun 2014

Tentang Perkebunan

Uji Materi Mahkamah Konstitusi
  • 138/PUU-XIII/2015

    Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 107 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar- besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

c.

bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

2.

Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

3.

Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

4.

Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.

5.

Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

6.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

7.

Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

8.

Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.

9.

Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

10.

Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

11.

Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

12.

Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh basil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

13.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

15.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

content_copy

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.

kedaulatan;

b.

kemandirian;

c.

kebermanfaatan;

d.

keberlanjutan

e.

keterpaduan;

f.

kebersamaan;

g.

keterbukaan;

h.

efisiensi-berkeadilan;

i.

kearifan lokal; dan

j.

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

a.

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

b.

meningkatkan sumber devisa negara;

c.

menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;

d.

meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;

e.

meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;

f.

memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;

g.

mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan

h.

meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Lingkup pengaturan Perkebunan meliputi:

a.

perencanaan;

b.

penggunaan lahan;

c.

perbenihan;

d.

budi daya Tanaman Perkebunan;

e.

Usaha Perkebunan;

f.

pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;

g.

penelitian dan pengembangan;

h.

sistem data dan informasi;

i.

pengembangan sumber daya manusia;

j.

pembiayaan Usaha Perkebunan;

k.

penanaman modal;

l.

pembinaan dan pengawasan; dan

m.

peran serta masyarakat.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

content_copy

(1)

Perencanaan Perkebunan dimaksudkan memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)

Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.

(3)

Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan:

a.

rencana pembangunan nasional;

b.

rencana tata ruang wilayah;

c.

kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;

d.

daya dukung dan daya tampung lingkungan;

e.

kinerja pembangunan Perkebunan;

f.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

g.

kondisi ekonomi dan sosial budaya;

h.

kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan

i.

aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.

(2)

Perencanaan Perkebunan mencakup:

a.

wilayah;

b.

Tanaman Perkebunan;

c.

sumber daya manusia;

d.

kelembagaan;

e.

kawasan Perkebunan;

f.

keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;

g.

sarana dan prasarana;

h.

pembiayaan;

i.

penanaman modal; dan

j.

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

(1)

Perencanaan Perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

(2)

Perencanaan Perkebunan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 8

content_copy

(1)

Perencanaan Perkebunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.

(2)

Perencanaan Perkebunan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional dan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.

(3)

Perencanaan Perkebunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

(1)

Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana Perkebunan.

(2)

Rencana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

rencana Perkebunan nasional disusun oleh Menteri;

b.

rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur; dan

c.

rencana Perkebunan kabupaten / kota disusun oleh bupati/wali kota.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 10

content_copy

(1)

Rencana Perkebunan nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan provinsi.

(2)

Rencana Perkebunan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan kabupaten/kota.

(3)

Rencana Perkebunan nasional, rencana Perkebunan provinsi, dan rencana Perkebunan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 11

content_copy

(1)

Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 12

content_copy

(1)

Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

(2)

Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.

(2)

Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

a.

jenis tanaman;

b.

ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;

c.

modal;

d.

kapasitas pabrik;

e.

tingkat kepadatan penduduk;

f.

pola pengembangan usaha;

g.

kondisi geografis;

h.

perkembangan teknologi; dan

i.

pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang tata ruang.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 15

content_copy

Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

(1)

Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:

a.

paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan

b.

paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.

(2)

Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

(1)

Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

(2)

Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

(1)

Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

denda;

b.

penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau

c.

pencabutan izin Usaha Perkebunan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

PERBENIHAN

Pasal 19

content_copy

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.

(2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat.

(3)

Data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.

(4)

Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 21

content_copy

(1)

Pemanfaatan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkelanjutan.

(2)

Menteri menetapkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.

(3)

Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat memfasilitasi pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan melalui berbagai metode dan introduksi.

(2)

Pemerintah Pusat memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

(1)

Setiap Orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 24

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin.

(2)

Pengeluaran benih dari dan/ atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.

(3)

Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 25

content_copy

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pelarangan pengeluaran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budi daya Tanaman Perkebunan dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 27

content_copy

(1)

Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

(2)

Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(3)

Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri.

(4)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian sumber daya genetik bersama masyarakat.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

(1)

Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.

(2)

Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 29

content_copy

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 30

content_copy

(1)

Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 31

content_copy

(1)

Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (I) dapat diproduksi dan diedarkan.

(2)

Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 32

content_copy

(1)

Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

(2)

Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pelindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 33

content_copy

(1)

Pelindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

(2)

Pelaksanaan pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah Pusat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 34

content_copy

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 35

content_copy

(1)

Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.

(2)

Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 36

content_copy

Pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui kegiatan:

a.

pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b.

eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 37

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.

(2)

Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 38

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 39

content_copy

(1)

Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing

(2)

Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

badan hukum asing; atau

b.

perseorangan warga negara asing.

(3)

Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 40

content_copy

(1)

Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.

(2)

Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 41

content_copy

(1)

Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.

(2)

Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.

(3)

Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

(4)

Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 42

content_copy

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 43

content_copy

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 44

content_copy

(1)

Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau budi daya ternak.

(2)

Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya.

(3)

Integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan budi daya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.

(4)

Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 45

content_copy

(1)

Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:

a.

izin lingkungan;

b.

kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan

c.

kesesuaian dengan rencana Perkebunan.

(2)

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan

b.

usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 46

content_copy

Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 47

content_copy

(1)

Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

(2)

Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:

a.

jenis tanaman;

b.

kesesuaian Tanah dan agroklimat;

c.

teknologi;

d.

tenaga kerja; dan

e.

modal.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 48

content_copy

(1)

Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

a.

gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan

b.

bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

(2)

Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.

(3)

Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)

Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 49

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 50

content_copy

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:

a.

menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan; dan/ atau

b.

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 51

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.

(2)

Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

(3)

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;

b.

memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;

c.

menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d.

memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;

e.

mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;

f.

mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;

g.

memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;

h.

memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;

i.

memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau

j.

memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 52

content_copy

Pemerintah Pusat memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas Perkebunan strategis tertentu bagi seluruh pemangku kepentingan Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 53

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong terbentuknya kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan.

(2)

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 54

content_copy

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 55

content_copy

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

a.

mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

b.

mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

c.

melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau

d.

memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 56

content_copy

(1)

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

(2)

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 57

content_copy

(1)

Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan,

(2)

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:

a.

penyediaan sarana produksi;

b.

produksi;

c.

pengolahan dan pemasaran;

d.

kepemilikan saham; dan

e.

jasa pendukung lainnya.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 58

content_copy

(1)

Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

(2)

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.

(4)

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 59

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 60

content_copy

(1)

Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

denda;

b.

pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau

c.

pencabutan izin Usaha Perkebunan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kelima

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 61

content_copy

(1)

Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.

(2)

Kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budi daya Perkebunan, Pengolahan Hasil Perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.

(3)

Kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan Perkebunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keenam

Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 62

content_copy

(1)

Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:

a.

ekonomi;

b.

sosial budaya; dan

c.

ekologi.

(2)

Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan. Perkebunan berkelanjutan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketujuh

Pelindungan Wilayah Geografis yang Memproduksi Hasil Perkebunan Spesifik

Pasal 63

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.

(2)

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan Perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 64

content_copy

(1)

Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

denda;

b.

pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau

c.

pencabutan izin Usaha Perkebunan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 65

content_copy

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mengembalikan fungsi Lahan Perkebunan dalam wilayah geografis.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 66

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedelapan

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 67

content_copy

(1)

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2)

Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:

a.

membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b.

memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan

c.

membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

(4)

Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 68

content_copy

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

a.

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b.

analisis risiko lingkungan hidup; dan

c.

pemantauan lingkungan hidup.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 69

content_copy

(1)

Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan.

(2)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(3)

Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 70

content_copy

(1)

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

denda;

b.

pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau

c.

pencabutan izin usaha perkebunan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kesembilan

Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 71

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.

(2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a.

penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;

b.

penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;

c.

pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau

d.

penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.

(3)

Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 72

content_copy

(1)

Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.

(2)

Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.

(3)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 73

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

(2)

Usaha Pengolahan Basil Perkebunan dilakukan di dalam kawasan pengembangan Perkebunan secara terpadu dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan.

(3)

Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 74

content_copy

(1)

Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.

(2)

Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 75

content_copy

(1)

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

denda;

b.

pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha industri;

c.

ganti rugi; dan/atau

d.

pencabutan izin usaha.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 76

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.

(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 77

content_copy

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

a.

memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;

b.

menggunakan bahan penolong dan/ atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau

c.

mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 78

content_copy

Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 79

content_copy

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 80

content_copy

Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 81

content_copy

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 82

content_copy

(1)

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat. dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:

a.

sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;

b.

Pelaku Usaha Perkebunan;

c.

asosiasi komoditas Perkebunan;

d.

organisasi profesi terkait; dan/atau

e.

lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.

(3)

Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 83

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.

(2)

Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

perizinan penelitian;

b.

kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan

c.

penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan luar negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 84

content_copy

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas berupa:

a.

kemudahan perizinan penelitian;

b.

penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan untuk penelitian; dan

c.

kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 85

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pemangku kepentingan di bidang Perkebunan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Perkebunan.

(2)

Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 86

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.

(2)

Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:

a.

perencanaan;

b.

pemantauan dan evaluasi;

c.

pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan

d.

pertimbangan penanaman modal.

(3)

Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan.

(4)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:

a.

letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;

b.

ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;

c.

prakiraan iklim;

d.

izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;

e.

varietas tanaman;

f.

peluang dan tantangan pasar;

g.

permintaan pasar;

h.

perkiraan produksi;

i.

perkiraan pasokan; dan

j.

perkiraan harga.

(5)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.

(6)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 87

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.

(2)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 88

content_copy

(1)

Sumber daya manusia Perkebunan meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.

(2)

Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya.

(3)

Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 89

content_copy

(1)

Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.

(2)

Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 90

content_copy

(1)

Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 91

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan.

(2)

Penyuluhan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 92

content_copy

Penyelenggaraan penyuluhan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XII

PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 93

content_copy

(1)

Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2)

Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3)

Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

(4)

Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan. Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 94

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan Perkebunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat dan ayat (2) diutamakan untuk Pekebun.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XIII

PENANAMAN MODAL

Pasal 95

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

(2)

Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.

(3)

Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.

(4)

Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.

(5)

Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 96

content_copy

(1)

Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

perencanaan;

b.

pelaksanaan Usaha Perkebunan;

c.

pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;

d.

penelitian dan pengembangan;

e.

pengembangan sumber daya manusia;

f.

pembiayaan Usaha Perkebunan; dan

g.

pemberian rekomendasi penanaman modal.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 97

content_copy

(1)

Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.

(2)

Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 98

content_copy

(1)

Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 99

content_copy

(1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:

a.

pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau

b.

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.

(2)

Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.

(3)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(4)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

content_copy

(1)

Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a.

penyusunan perencanaan;

b.

pengembangan kawasan;

c.

penelitian dan pengembangan;

d.

pembiayaan;

e.

pemberdayaan;

f.

pengawasan;

g.

pengembangan sistem data dan informasi;

h.

pengembangan kelembagaan; dan/atau

i.

penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.

(3)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 101

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 102

content_copy

(1)

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.

(2)

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;

b.

melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;

c.

melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;

d.

memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;

e.

melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;

f.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;

g.

membuat dan menandatangani berita acara;

h.

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan

i.

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.

(3)

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4)

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

content_copy

Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 104

content_copy

Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 105

content_copy

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 106

content_copy

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

a.

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau

b.

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 107

content_copy

Setiap Orang secara tidak sah yang:

a.

mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

b.

mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

c.

melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau

d.

memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 108

content_copy

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 109

content_copy

Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

a.

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b.

analisis risiko lingkungan hidup; dan

c.

pemantauan lingkungan hidup;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 110

content_copy

Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan:

a.

pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;

b.

penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau c. pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 111

content_copy

Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 112

content_copy

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 113

content_copy

(1)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

(2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

penjelasan pasalexpand_more

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

content_copy

(1)

Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (sate) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

(2)

Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.

(3)

Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

content_copy

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 116

content_copy

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 117

content_copy

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 118

content_copy

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 308

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait