Daftar Isi
Settings
arrow_back

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Penjelasan

UU No. 15 Tahun 2017

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Tema

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2.

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

3.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

4.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

5.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

6.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.

7.

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

8.

Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

9.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

10.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

11.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

12.

Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

13.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

14.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

15.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

16.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

17.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

18.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

19.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

20.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

21.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

22.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

23.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

24.

Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun¬tahun anggaran berikutnya.

25.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

26.

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

27.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

28.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

29.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

30.

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau pada Badan Usaha Milik Negara.

31.

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

32.

Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

33.

Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

34.

Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

35.

Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

36.

Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.

37.

Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, pinjaman yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

38.

Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

39.

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

40.

Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

41.

Tahun Anggaran 2018 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 2

content_copy

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.894.720.327.977.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

a.

Penerimaan Perpajakan;

b.

PNBP; dan

c.

Penerimaan Hibah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

(1)

Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.618.095.493.162.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan belas triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan

b.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2)

Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.579.395.493.162.000,00 (satu kuadriliun lima ratus tujuh puluh sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

pendapatan pajak penghasilan;

b.

pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;

c.

pendapatan pajak bumi dan bangunan;

d.

pendapatan cukai; dan

e.

pendapatan pajak lainnya.

(3)

Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp855.133.462.162.000,00 (delapan ratus lima puluh lima triliun seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas:

a.

komoditas panas bumi sebesar Rp1.837.960.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

b.

bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp8.218.348.183.000,00 (delapan triliun dua ratus delapan belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

c.

penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp65.019.488.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

d.

pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp503.387.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4)

Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp541.801.130.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu triliun delapan ratus satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

(5)

Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp17.369.101.000.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus satu juta rupiah).

(6)

Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp155.400.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima triliun empat ratus miliar rupiah).

(7)

Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp9.691.800.000.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(8)

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.700.000.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.

pendapatan bea masuk; dan

b.

pendapatan bea keluar.

(9)

Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp35.700.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus miliar rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah sebesar Rp646.358.978.000,00 (enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(10)

Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

(11)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 5

content_copy

(1)

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp275.427.969.415.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

pendapatan Sumber Daya Alam;

b.

pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan;

c.

pendapatan PNBP lainnya; dan

d.

pendapatan Badan Layanan Umum.

(2)

Pendapatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.674.868.751.000,00 (seratus tiga triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

pendapatan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan

b.

pendapatan Sumber Daya Alam Nonminyak Bumi dan Nongas Bumi.

(3)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.695.387.920.000,00 (empat puluh empat triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

(4)

Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan dilakukan:

a.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Perbankan;

b.

memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

c.

Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan tersebut.

(5)

Pendapatan PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.753.115.091.000,00 (delapan puluh tiga triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar seratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

(6)

Pendapatan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.304.597.653.000,00 (empat puluh tiga triliun tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.196.865.400.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp2.220.656.966.577.000,00 (dua kuadriliun dua ratus dua puluh triliun enam ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b.

anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 8

content_copy

(1)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.454.494.390.020.000,00 (satu kuadriliun empat ratus lima puluh empat triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah).

(2)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara yang dialokasikan kepada daerah sebesar Rp1.460.645.703.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

(3)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

a.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;

b.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan

c.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

(1)

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp766.162.576.557.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

Transfer ke Daerah; dan

b.

Dana Desa.

(2)

Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.162.576.557.000,00 (tujuh ratus enam triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

Dana Perimbangan;

b.

DID; dan

c.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3)

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah).

(4)

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan:

a.

Alokasi Dasar sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dibagi secara merata kepada setiap desa;

b.

Alokasi Afirmasi sebesar 3% (tiga persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan

c.

Alokasi Formula sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

(5)

Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap desa.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 10

content_copy

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp676.602.993.371.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam triliun enam ratus dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

Dana Transfer Umum; dan

b.

Dana Transfer Khusus.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

(1)

Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp490.714.921.663.000,00 (empat ratus sembilan puluh triliun tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

DBH; dan

b.

DAU.

(2)

DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.225.342.014.000,00 (delapan puluh sembilan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

DBH Pajak sebesar Rp56.683.966.194.000,00 (lima puluh enam triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan

b.

DBH SDA sebesar Rp32.541.375.820.000,00 (tiga puluh dua triliun lima ratus empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

(3)

DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.

Pajak Bumi dan Bangunan;

b.

Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan

c.

Cukai Hasil Tembakau.

(4)

DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.

minyak bumi dan gas bumi;

b.

mineral dan batubara;

c.

kehutanan;

d.

perikanan; dan

e.

panas bumi.

(5)

DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi:

a.

perencanaan;

b.

pelaksanaan;

c.

monitoring;

d.

evaluasi; dan

e.

kegiatan pendukungnya.

(6)

Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a.

perlindungan dan pengamanan hutan;

b.

teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;

c.

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

d.

penataan batas kawasan;

e.

pengembangan perbenihan;

f.

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan;

g.

pembinaan; dan/atau

h.

pengawasan dan pengendalian.

(7)

Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:

a.

Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

b.

Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:

1.

pengelolaan taman hutan raya;

2.

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan/atau

3.

penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

(8)

DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan sebesar 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri neto atau direncanakan sebesar Rp401.489.579.649.000,00 (empat ratus satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(9)

Pendapatan Dalam Negeri neto sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah dan persentase tertentu dari Pendapatan Negara yang di-earmark.

(10)

Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri neto dalam Perubahan APBN.

(11)

Dalam hal terjadi perubahan Pendapatan Dalam Negeri neto yang mengakibatkan penurunan pagu DAU nasional dan alokasi DAU per daerah, perlu perlakuan khusus terhadap daerah yang mempunyai kapasitas dan ruang fiskal yang sangat terbatas agar pagu alokasi daerah yang bersangkutan tetap, sehingga daerah yang bersangkutan mampu membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasionalnya.

(12)

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 14,1% (empat belas koma satu persen) dan 85,9% (delapan puluh lima koma sembilan persen).

(13)

Dalam rangka memperbaiki pemerataan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah, dilakukan penyesuaian alokasi DAU per daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

a.

penyesuaian ke bawah secara proporsional untuk provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan alokasi DAU dengan tetap mempertahankan afirmasi terhadap provinsi dan kabupaten/kota yang bercirikan kepulauan; dan

b.

penyesuaian ke atas untuk provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penurunan alokasi DAU, sehingga tidak ada provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi DAU pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017.

(14)

Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

(15)

Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

(16)

Pedoman teknis atas penggunaan DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penggunaan sisa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(17)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 12

content_copy

(1)

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp185.888.071.708.000,00 (seratus delapan puluh lima triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

DAK Fisik; dan

b.

DAK Nonfisik.

(2)

Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara.

(3)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.436.262.908.000,00 (enam puluh dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

DAK Reguler sebesar Rp31.350.835.954.000,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

b.

DAK Penugasan sebesar Rp24.463.658.880.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

c.

DAK Afirmasi sebesar Rp6.621.768.074.000,00 (enam triliun enam ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

(4)

DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan:

a.

Bidang Pendidikan sebesar Rp6.629.296.491.000,00 (enam triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

b.

Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp10.511.805.920.000,00 (sepuluh triliun lima ratus sebelas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

c.

Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp564.957.636.000,00 (lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

d.

Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp563.689.096.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

e.

Bidang Pertanian sebesar Rp1.681.685.100.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

f.

Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp879.698.091.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

g.

Bidang Pariwisata sebesar Rp631.952.214.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

h.

Bidang Jalan sebesar Rp8.002.200.000.000,00 (delapan triliun dua miliar dua ratus juta rupiah);

i.

Bidang Air Minum sebesar Rp500.673.469.000,00 (lima ratus miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

j.

Bidang Sanitasi sebesar Rp521.487.937.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan

k.

Bidang Pasar sebesar Rp863.390.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

(5)

DAK Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan:

a.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp1.713.603.803.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

b.

Bidang Kesehatan sebesar Rp4.241.656.425.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c.

Bidang Air Minum sebesar Rp1.053.816.105.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta seratus lima ribu rupiah);

d.

Bidang Sanitasi sebesar Rp1.097.626.667.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

e.

Bidang Jalan sebesar Rp10.200.656.356.000,00 (sepuluh triliun dua ratus miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

f.

Bidang Irigasi sebesar Rp4.246.177.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

g.

Bidang Pasar sebesar Rp909.303.524.000,00 (sembilan ratus sembilan miliar tiga ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

h.

Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah sebesar Rp500.100.000.000,00 (lima ratus miliar seratus juta rupiah); dan

i.

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp500.719.000.000,00 (lima ratus miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah).

(6)

DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan:

a.

Bidang Kesehatan sebesar Rp3.226.242.950.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

b.

Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp464.642.873.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

c.

Bidang Transportasi sebesar Rp1.078.134.148.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

d.

Bidang Pendidikan sebesar Rp794.612.169.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

e.

Bidang Air Minum sebesar Rp516.258.136.000,00 (lima ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan

f.

Bidang Sanitasi sebesar Rp541.877.798.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(7)

Dalam rangka menjaga capaian output DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan anggaran sesuai dengan proposal DAK Fisik yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(9)

DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.451.808.800.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp46.695.528.800.000,00 (empat puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

b.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp4.070.190.000.000,00 (empat triliun tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

c.

Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp58.293.080.000.000,00 (lima puluh delapan triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta rupiah);

d.

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp978.110.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sepuluh juta rupiah);

e.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp10.360.020.000.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus enam puluh miliar dua puluh juta rupiah);

f.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

g.

Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Daerah Khusus sebesar Rp2.129.880.000.000,00 (dua triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan

h.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah).

(10)

Daerah penerima DAK tidak menyediakan dana pendamping.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 13

content_copy

(1)

DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000.000,00 (delapan triliun lima ratus miliar rupiah).

(2)

DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja.

(3)

DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

(1)

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp21.059.583.186.000,00 (dua puluh satu triliun lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

Dana Otonomi Khusus; dan

b.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2)

Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.059.583.186.000,00 (dua puluh triliun lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.029.791.593.000,00 (delapan triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dibagi masing-masing untuk Provinsi Papua dan untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

1.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.620.854.115.000,00 (lima triliun enam ratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah); dan

2.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.408.937.478.000,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

b.

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp8.029.791.593.000,00 (delapan triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan

c.

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.

Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah); dan

2.

Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).

(3)

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 15

content_copy

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Presiden.

(3)

Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:

a.

dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;

b.

bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai;

c.

dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan

d.

dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

(1)

Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp156.228.125.107.000,00 (seratus lima puluh enam triliun dua ratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah).

(2)

Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

(3)

Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 17

content_copy

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian negara/lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

(1)

Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a.

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;

b.

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;

c.

pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

d.

pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;

e.

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga;

f.

pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;

g.

pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

h.

pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau

i.

pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga, ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)

Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(3)

Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(4)

Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri, ditetapkan Pemerintah.

(5)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 19

content_copy

(1)

Pemerintah dapat memberikan hibah kepada pemerintah/lembaga asing dan menetapkan pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan dan tujuan lainnya.

(2)

Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

(1)

Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp444.131.393.403.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah).

(2)

Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.220.656.966.577.000,00 (dua kuadriliun dua ratus dua puluh triliun enam ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(3)

Alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alokasi untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah).

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 21

content_copy

(1)

Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2018 terdapat deficit anggaran sebesar Rp325.936.638.600.000,00 (tiga ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

(1)

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

(2)

Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

(3)

Penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 23

content_copy

(1)

Pemerintah dapat menggunakan program kementerian negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan/atau Barang Milik Negara untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2)

Rincian program kementerian negara/lembaga dan/atau Barang Milik Negara yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program kementerian negara/lembaga dan/atau Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 24

content_copy

(1)

Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2018.

(2)

Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 25

content_copy

(1)

Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)

Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

(1)

Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.

(2)

Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(3)

Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

(4)

Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya.

(5)

Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.

(6)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 27

content_copy

(1)

Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal Tahun Anggaran 2018, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2017.

(2)

Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

(1)

Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari 2018 yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun Anggaran 2017, Pemerintah dapat melakukan pinjaman SAL dan/atau menggunakan dana dari hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada akhir tahun 2017.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pinjaman SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 29

content_copy

(1)

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, penarikan rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri dalam DIPA Tahun Anggaran 2018, dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.

(2)

Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2019.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 30

content_copy

(1)

Investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen, ditetapkan untuk dijadikan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional tersebut.

(2)

Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2018 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

(3)

Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 31

content_copy

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan internasional, dana bantuan internasional ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 32

content_copy

(1)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha terutama di bidang penelitian, pengembangan, dan penyediaan benih perkebunan, Pemerintah melakukan PMN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berasal dari Barang Milik Negara Kementerian Pertanian yang dimanfaatkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara.

(2)

Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 33

content_copy

(1)

Barang Milik Negara yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan/Daftar Isian Proyek/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian negara/lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara tersebut menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

(2)

Barang Milik Negara yang dihasilkan dari belanja modal pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian negara/lembaga yang akan dipergunakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sejak pengadaan Barang Milik Negara dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara yang menggunakan Barang Milik Negara menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

(3)

Pelaksanaan PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 34

content_copy

(1)

Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:

a.

penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional, yang terdiri dari:

1.

percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara;

2.

percepatan penyediaan air minum;

3.

penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur;

4.

pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;

5.

percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

b.

penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2)

Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja kementerian negara/lembaga.

(3)

Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang dibuka di Bank Indonesia.

(4)

Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah antarprogram penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tahun anggaran yang akan datang.

(5)

Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk pembayaran atas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 35

content_copy

(1)

Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

(2)

Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran kewajiban utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.

(3)

Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.

(4)

Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 36

content_copy

(1)

Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 37

content_copy

(1)

Pada pertengahan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 mengenai:

a.

realisasi Pendapatan Negara;

b.

realisasi Belanja Negara; dan

c.

realisasi Pembiayaan Anggaran.

(2)

Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2018, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 38

content_copy

(1)

Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2018 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2018, apabila terjadi:

a.

perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2018;

b.

perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c.

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan/atau

d.

keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(2)

SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3)

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2018 berakhir.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 39

content_copy

(1)

Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a.

proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; dan/atau

b.

kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1.

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2018;

2.

pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran dengan mempertimbangkan sasaran program prioritas nasional yang tetap harus tercapai;

3.

pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;

4.

penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; dan/atau

5.

penambahan utang yang berasal dari penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN.

(2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)

Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 40

content_copy

(1)

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

(2)

Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; dan/atau

b.

penambahan utang yang berasal dari penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN.

(3)

Pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(5)

Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6)

Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

(7)

Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 41

content_copy

(1)

Setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(3)

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 42

content_copy

Postur APBN Tahun Anggaran 2018 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, surplus/defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 43

content_copy

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2017.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 44

content_copy

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2018 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

a.

penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% - 10,0% (sembilan koma lima persen sampai dengan sepuluh koma nol persen);

b.

tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,0% - 5,3% (lima koma nol persen sampai dengan lima koma tiga persen);

c.

penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan); dan

d.

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 71,5 (tujuh puluh satu koma lima).

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 45

content_copy

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 mulai berlaku pada tanggal Undang Undang ini diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 46

content_copy

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 233

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

APBN Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2018 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh dalam tahun 2017, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 5,4% (lima koma empat persen). Penetapan target ini memperhatikan perkembangan terkini faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih akan menghadapi risiko yang bersumber dari kebijakan moneter negara maju, kecenderungan stagnasi harga komoditas internasional serta moderasi perekonomian Tiongkok. Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan didorong oleh belanja infrastruktur Pemerintah dalam rangka penguatan sektor produktif, dukungan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan perbaikan ekspor. Berbagai paket kebijakan yang telah diterbitkan diharapkan juga mampu mendorong tumbuhnya investasi swasta yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi makro.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut ditempuh melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi. Terjaganya stabilitas ekonomi makro akan tercermin pada i) rata-rata nilai tukar rupiah yang akan stabil pada kisaran Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat; ii) laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 3,5% (tiga koma lima persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 (tiga) bulan akan mencapai 5,2% (lima koma dua persen). Namun demikian, kondisi stabilitas ekonomi makro tersebut akan menghadapi potensi risiko gejolak likuiditas pasar keuangan global sebagai dampak ketidakpastian kebijakan moneter di negara maju khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

Sejalan dengan tren stagnasi harga komoditas dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP) di pasar internasional dalam tahun 2018 masih akan berada pada kisaran USD48 (empat puluh delapan dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 800.000 (delapan ratus ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 1,2 (satu koma dua) juta barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-3. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-1 (2005-2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2 (2010-2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-3 (2015-2019) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah di tiap-tiap tahun.

Sembilan agenda (Nawa Cita) merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi-misi Presiden/Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang terdiri atas empat bagian utama, yaitu i) Norma Pembangunan; ii) Tiga Dimensi Pembangunan; iii) Kondisi Perlu, agar pembangunan dapat berlangsung; dan iv) Program-Program Quick Wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 berikut ini.

Pertama, Dimensi Pembangunan Manusia merupakan penjabaran agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita, meliputi antara lain peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental.

Kedua, program-program pembangunan dalam Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan merupakan penjabaran dari Nawa Cita yang menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per kapita penduduk. Oleh karena itu, melalui Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, untuk peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tiga dimensi pembangunan tersebut, perlu ada suatu Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Lebih lanjut, pencapaian prioritas sasaran pembangunan juga dicapai melalui langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta pemanfaatan pinjaman luar negeri secara selektif yang diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dan energi.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang bersumber dari minyak dan gas bumi yang semakin berkurang, perlu dilakukan peningkatan sumber-sumber panas bumi melalui: i) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi; ii) penyempurnaan dalam peraturan perundang undangan di bidang panas bumi yang memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah serta untuk menjaga iklim investasi di bidang panas bumi; dan iii) pemberlakuan kebijakan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah bagi pengusaha panas bumi yang izinnya diterbitkan sebelum Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berlaku.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 08/DPD RI/I/2017-2018, tanggal 19 September 2017.

Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait