Daftar Isi
Settings
arrow_back

expand_more
Bab I
Ketentuan Umum
expand_more
Bab II
Bentuk, Jenis, Dan Isi Buku
expand_more
Bab III
Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Pelaku Perbukuan
expand_more
Bab IV
Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
expand_more
Bab V
Pemerolehan Naskah Buku
expand_more
Bab VI
Penerbitan Buku, Pencetakan Buku, Dan Pengembangan Buku Elektronik
expand_more
Bab VII
Pendistribusian Buku
expand_more
Bab VIII
Penggunaan Buku
expand_more
Bab IX
Penyediaan Buku
expand_more
Bab X
Peran Serta Masyarakat
expand_more
Bab XI
Pengawasan
expand_more
Bab XII
Ketentuan Penutup
Penjelasan

UU No. 3 Tahun 2017

Tentang Sistem Perbukuan

Tema

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

content_copy

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERBUKUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global;

c.

bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu;

d.

bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

content_copy

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

2.

Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

3.

Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

4.

Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

5.

Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.

6.

Penulisan adalah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa tulisan dan/atau bahasa gambar.

7.

Penerjemah adalah setiap orang yang melakukan penerjemahan.

8.

Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.

9.

Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.

10.

Penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran.

11.

Penyaduran adalah penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.

12.

Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.

13.

Editor adalah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.

14.

Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.

15.

Ilustrator adalah setiap orang yang membuat Ilustrasi untuk bagian isi Buku dan kover Buku.

16.

Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.

17.

Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.

18.

Pencetakan adalah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba sampai menjadi Buku.

19.

Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.

20.

Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.

21.

Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.

22.

Toko Buku adalah tempat untuk memperjualbelikan Buku.

23.

Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika.

24.

Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.

25.

Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.

26.

Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.

27.

Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

28.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

30.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

content_copy

(1)

Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2)

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 3

content_copy

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

a.

kebinekaan;

b.

kebangsaan;

c.

kebersamaan;

d.

profesionalisme;

e.

keterpaduan;

f.

kenusantaraan;

g.

keadilan;

h.

partisipasi masyarakat;

i.

kegotongroyongan; dan

j.

kebebasbiasan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 4

content_copy

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

a.

menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;

b.

mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;

c.

menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan

d.

meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

penjelasan pasalexpand_more

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN ISI BUKU

Pasal 5

content_copy

(1)

Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik.

(2)

Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.

(3)

Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 6

content_copy

(1)

Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.

(2)

Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

(3)

Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(4)

Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.

(5)

Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.

(6)

Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.

(7)

Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.

(8)

Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Buku di luar buku pendidikan.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 7

content_copy

Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU PERBUKUAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 8

content_copy

Masyarakat berhak:

a.

memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan

b.

mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 9

content_copy

Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 10

content_copy

Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses Buku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 11

content_copy

Masyarakat berkewajiban:

a.

memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan

b.

memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pelaku Perbukuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

content_copy

Pelaku perbukuan terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 2

Penulis

Pasal 13

content_copy

Penulis berhak:

a.

memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;

b.

mengalihkan hak cipta atas Naskah Buku karangan atau tulisan yang dimiliki;

c.

memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;

d.

membentuk organisasi profesi; dan

e.

mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 14

content_copy

Penulis berkewajiban:

a.

mencantumkan nama asli atau nama samaran pada Naskah Buku; dan

b.

mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 3

Penerjemah

Pasal 15

content_copy

Penerjemah berhak:

a.

memiliki hak cipta atas naskah Terjemahannya;

b.

mengalihkan hak cipta Terjemahan kepada pihak lain;

c.

memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;

d.

membentuk organisasi profesi; dan

e.

mendapatkan imbalan atas naskah Terjemahannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 16

content_copy

Penerjemah berkewajiban:

a.

memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;

b.

mencantumkan nama asli pada Buku; dan

c.

mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 4

Penyadur

Pasal 17

content_copy

Penyadur berhak:

a.

memiliki hak cipta atas naskah hasil Sadurannya;

b.

mengalihkan hak cipta Saduran kepada pihak lain;

c.

memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;

d.

membentuk organisasi profesi; dan

e.

mendapatkan imbalan atas naskah hasil Sadurannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 18

content_copy

Penyadur berkewajiban:

a.

memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli pemegang hak cipta naskah asli;

b.

mencantumkan nama asli pada Buku; dan

c.

mempertanggungjawabkan hasil Sadurannya.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 5

Editor

Pasal 19

content_copy

Editor berhak:

a.

membentuk organisasi profesi; dan

b.

mendapatkan imbalan atas naskah editannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 20

content_copy

Editor berkewajiban:

a.

mencantumkan nama asli pada Buku; dan

b.

mempertanggungjawabkan naskah editannya.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 6

Desainer

Pasal 21

content_copy

Desainer berhak:

a.

membentuk organisasi profesi; dan

b.

mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 22

content_copy

Desainer berkewajiban:

a.

mencantumkan nama asli pada Buku; dan

b.

mempertanggungjawabkan desain Bukunya.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 7

Ilustrator

Pasal 23

content_copy

Ilustrator berhak:

a.

membentuk organisasi profesi; dan

b.

mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 24

content_copy

Ilustrator berkewajiban:

a.

mencantumkan nama asli pada Buku; dan

b.

mempertanggungjawabkan Ilustrasinya.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 8

Pencetak

Pasal 25

content_copy

(1)

Pencetak berhak:

a.

mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;

b.

membentuk himpunan organisasi usaha; dan

c.

mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan Pencetakan.

(2)

Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 26

content_copy

Pencetak berkewajiban:

a.

memiliki izin usaha percetakan;

b.

menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang dicetak; dan

c.

mencetak Buku dengan tiras berdasarkan kesepakatan dengan Penerbit.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 9

Pengembang Buku Elektronik

Pasal 27

content_copy

(1)

Pengembang Buku Elektronik berhak:

a.

mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;

b.

membentuk himpunan organisasi usaha dan/atau organisasi profesi; dan

c.

mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik.

(2)

Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 28

content_copy

Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:

a.

memiliki izin usaha;

b.

menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan

c.

menerapkan manajemen hak digital.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 10

Penerbit

Pasal 29

content_copy

(1)

Penerbit berhak:

a.

mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan

b.

membentuk himpunan organisasi usaha.

(2)

Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 30

content_copy

Penerbit berkewajiban:

a.

memiliki izin usaha penerbitan;

b.

memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta;

c.

memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta;

d.

mencantumkan harga pada belakang kover Buku;

e.

mencantumkan peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca; dan

f.

mencantumkan angka standar buku internasional.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 31

content_copy

(1)

Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

penarikan produk dari peredaran;

c.

pembekuan izin usaha; dan/atau

d.

pencabutan izin usaha.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 11

Toko Buku

Pasal 32

content_copy

Pemilik Toko Buku berhak:

a.

mendapatkan kemudahan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan

b.

membentuk himpunan organisasi usaha.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 33

content_copy

Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 34

content_copy

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pelaku perbukuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat berwenang:

a.

menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan;

b.

menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;

c.

mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat;

d.

memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan; dan

e.

membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.

(2)

Ketentuan mengenai insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 36

content_copy

Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

a.

menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan melalui eko sistem perbukuan yang sehat agar tersedia Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi;

b.

menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;

c.

meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu;

d.

memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan;

e.

mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku;

f.

memfasilitasi penerjemahan Buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan; dan

g.

memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 37

content_copy

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 38

content_copy

Pemerintah Daerah provinsi berwenang:

a.

menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;

b.

membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;

c.

mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan

d.

mengembangkan budaya literasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 39

content_copy

Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

a.

menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;

b.

menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;

c.

membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;

d.

menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;

e.

memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;

f.

memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan

g.

memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 40

content_copy

Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

a.

menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;

b.

menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan

c.

memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 41

content_copy

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

a.

mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;

b.

memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;

c.

melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan

d.

memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

penjelasan pasalexpand_more

BAB V

PEMEROLEHAN NASKAH BUKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

content_copy

(1)

Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif.

(2)

Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran.

(3)

Pemerolehan Naskah Buku melalui Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.

(4)

Pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat isi.

(5)

Syarat isi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a.

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;

b.

tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;

c.

tidak mengandung unsur pornografi;

d.

tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau

e.

tidak mengandung ujaran kebencian.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Penulisan Naskah Asli Buku

Pasal 43

content_copy

(1)

Penulisan naskah asli Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku.

(2)

Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Penerjemahan Buku

Pasal 44

content_copy

(1)

Penerjemahan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku.

(2)

Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 45

content_copy

Penerjemahan Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Keempat

Penyaduran Buku

Pasal 46

content_copy

(1)

Penyaduran Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku.

(2)

Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 47

content_copy

Penyaduran Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VI

PENERBITAN BUKU, PENCETAKAN BUKU, DAN PENGEMBANGAN BUKU ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penerbitan Buku

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

content_copy

Buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a.

telah memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5); dan

b.

mencantumkan angka standar buku internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 49

content_copy

Penerbitan Buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerja sama dengan Penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 50

content_copy

Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah Pusat dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Buku.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 51

content_copy

(1)

Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi agar menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata.

(2)

Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 52

content_copy

(1)

Buku pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi harus memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).

(2)

Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 2

Pengeditan Naskah Buku

Pasal 53

content_copy

(1)

Pengeditan Naskah Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku.

(2)

Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 3

Pengilustrasian Buku

Pasal 54

content_copy

(1)

Pengilustrasian Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku.

(2)

Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Paragraf 4

Pendesainan Buku

Pasal 55

content_copy

(1)

Pendesainan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku.

(2)

Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Kedua

Pencetakan Buku

Pasal 56

content_copy

Setiap Buku yang dicetak wajib mencantumkan:

a.

harga pada bagian belakang kover Buku; dan

b.

peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca.

penjelasan pasalexpand_more

Bagian Ketiga

Pengembangan Buku Elektronik

Pasal 57

content_copy

Pengembangan buku elektronik dapat dilakukan melalui:

a.

Penerbitan Naskah Buku dalam bentuk buku elektronik; dan

b.

pengonversian buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 58

content_copy

Pengembangan buku elektronik yang dilakukan melalui Penerbitan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a harus memiliki angka standar buku internasional elektronik.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 59

content_copy

(1)

Buku teks utama dapat dikonversi ke dalam bentuk buku elektronik untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku teks utama.

(2)

Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh secara gratis dan digandakan.

(3)

Ketentuan mengenai pengonversian ke dalam bentuk buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VII

PENDISTRIBUSIAN BUKU

Pasal 60

content_copy

(1)

Pendistribusian Buku dilakukan untuk menjamin ketersediaan Buku secara merata dan/atau dengan harga murah.

(2)

Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(3)

Ketentuan mengenai Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 61

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(2)

Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 62

content_copy

Penjualan Buku secara elektronik di luar buku teks utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 63

content_copy

(1)

Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(2)

Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

penarikan produk dari peredaran;

c.

pembekuan izin usaha; dan/atau

d.

pencabutan izin usaha.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 64

content_copy

(1)

Penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui Toko Buku dan/atau sarana lain.

(2)

Ketentuan mengenai penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks melalui sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB VIII

PENGGUNAAN BUKU

Pasal 65

content_copy

(1)

Buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran.

(2)

Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan:

a.

buku teks pendamping;

b.

buku nonteks yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

c.

buku umum.

(3)

Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak menggunakan buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

penangguhan bantuan pendidikan;

c.

penghentian bantuan pendidikan;

d.

perekomendasian penurunan peringkat dan/atau pencabutan akreditasi;

e.

penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau

f.

pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

penjelasan pasalexpand_more

BAB IX

PENYEDIAAN BUKU

Pasal 66

content_copy

(1)

Penyediaan Buku dapat dilakukan melalui:

a.

penerbitan;

b.

pencetakan ulang;

c.

hibah; atau

d.

impor.

(2)

Ketentuan mengenai Penyediaan Buku melalui hibah dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 67

content_copy

(1)

Penyediaan buku teks utama untuk keperluan pembelajaran pada setiap satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2)

Penyediaan buku teks pendamping dapat dilakukan oleh masyarakat.

penjelasan pasalexpand_more

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

content_copy

(1)

Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan.

(2)

Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.

(3)

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 69

content_copy

(1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik.

(3)

Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.

(4)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penjelasan pasalexpand_more

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

content_copy

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 71

content_copy

Pada saat Undang-Undang ini mulai bei•laku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

penjelasan pasalexpand_more

Pasal 72

content_copy

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

penjelasan pasalexpand_more

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 24 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 102

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERBUKUAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta beragam etnik dan budaya. Salah satu tujuan negara Indonesia seperti ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan negara itu dipertegas kembali dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban bangsa melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Pusat mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Untuk dapat menjamin terselengaranya suatu sistem pendidikan nasional yang memadai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Perbukuan. Oleh karena itu, Buku dapat menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masih adanya Buku yang beredar di tengah masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; belum optimalnya pelindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan; serta belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh menyebabkan belum terwujudnya Buku Bermutu, murah, dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa.

Saat ini pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan pengaturan perbukuan yang sistematis dan komprehensif. Pengaturan dimaksud mencakup seluruh pelaku perbukuan, yaitu Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Selain mengatur pelaku perbukuan, Undang-Undang ini juga mengatur bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku, Penerbitan, Penc etakan, pengembangan buku elektronik, Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Untuk kemudahan pemakaian HukumJelas, penjelasan masing-masing pasal telah dipindahkan ke bawah pasal terkait